Jakarta, Spoiler.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan pemerintah menanggung sepenuhnya pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Kepastian tersebut disampaikan Pratikno dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan bencana Sumatera yang digelar di Jakarta, Jumat (19/12/2025). “Skema hunian tetap itu adalah hunian tetap yang dibangun sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Pratikno.
Pemerintah juga memastikan percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di wilayah terdampak. Saat ini, proses pendataan calon penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga tahapan konstruksi terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
Pratikno menegaskan, pemerintah bekerja keras agar daerah-daerah di Sumatera yang terdampak bencana banjir dapat segera pulih dan bangkit. Ia mengakui bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menimbulkan dampak signifikan, mulai dari korban jiwa, pengungsian, hingga kerusakan infrastruktur.
“Kita berusaha keras agar Sumatera bisa segera pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh, serta tumbuh bersama dengan alam yang lestari dan berkelanjutan,” kata Pratikno.
Menurut dia, penanganan bencana di Sumatera telah ditetapkan sebagai prioritas nasional. Seluruh kementerian dan lembaga dikerahkan untuk melakukan upaya maksimal dalam membantu masyarakat terdampak di tiga provinsi tersebut.
“Kita menyaksikan kekuatan bangsa Indonesia bersatu padu, solidaritas yang tinggi untuk membantu masyarakat terdampak agar segera pulih. Ini adalah kekuatan kita bersama, kolaborasi yang sinergis di internal pemerintah dan juga dengan seluruh komponen masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan rencana pembangunan 2.603 unit hunian tetap bagi korban banjir di Sumatera. Pembangunan huntap tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada bulan ini.
“Sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit. Mohon doanya, kita mulai bulan ini membangun hunian tetap,” kata Maruarar Sirait saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
Rencana pembangunan hunian tetap itu telah disampaikan kepada Menko PMK Pratikno. Saat ini, pembahasan difokuskan pada penentuan lokasi pembangunan dengan sejumlah kriteria utama, di antaranya aspek hukum dan teknis.
“Pertama dari aspek hukum, bagaimana itu klir dari aspek hukumnya. Kedua dari teknikal, artinya jangan memindahkan atau merelokasi rakyat ke tempat yang tidak aman,” ujar Maruarar.
Selain itu, ia menekankan lokasi hunian tetap tidak hanya dinilai dari aspek fisik, tetapi juga harus mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat ke depan.
Terkait pendanaan, Maruarar memastikan pembangunan hunian tetap tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Uangnya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500 unit, dari saya pribadi 103 unit,” ujarnya.
