Jakarta, Spoiler.id – Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026. Keputusan tersebut diambil pada Selasa (23/12/2025) dan mencerminkan kepercayaan kawasan Asia Pasifik terhadap peran serta kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global.
Penetapan Presiden Dewan HAM PBB 2026 dijadwalkan dilakukan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026. Jabatan tersebut nantinya akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
“Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026,” tulis Menteri Luar Negeri Sugiono melalui unggahan akun Instagram resmi @menluri yang dikutip di Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Saat ini Indonesia tercatat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, Asia-Pacific Group memperoleh giliran memegang presidensi Dewan HAM PBB pada siklus ke-20 tahun 2026, sehingga pencalonan Indonesia sejalan dengan pengaturan regional yang telah disepakati.
“Indonesia akan berupaya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, terus mendorong dialog dan kerja sama, serta bekerja bersama seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua,” tulis Menlu Sugiono.
Menurutnya, dukungan luas negara-negara Asia Pasifik terhadap Indonesia didorong oleh rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu-isu hak asasi manusia. Indonesia dinilai memiliki posisi strategis sebagai negara berkembang yang independen, tidak berafiliasi dengan kepentingan blok tertentu, serta konsisten memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai kawasan dunia.
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB juga dinilai akan semakin memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional. Kepemimpinan tersebut bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB pada 2026.
Momentum tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama antarnegara.
