Bengkulu, Spoiler.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Garda Relawan Indonesia Semesta (Garis) Provinsi Bengkulu dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Bengkulu pada Jumat (7/8/2026) pukul 09.00 WIB.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, agar segera mengambil tindakan tegas terhadap seorang oknum kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diduga terlibat dalam kasus perzinahan.
Rencana aksi itu muncul menyusul beredarnya sebuah video di media sosial yang diklaim memperlihatkan seorang pria yang disebut-sebut sebagai oknum kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama seorang perempuan yang bukan istrinya. Hingga saat ini, identitas dalam video tersebut maupun keaslian video tersebut belum terverifikasi secara independen, dan belum ada pernyataan resmi dari pihak yang diduga terlibat.
Penanggung jawab aksi, Iman Sp. Noya, mengatakan pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak tinggal diam terhadap isu yang telah menjadi perhatian publik tersebut.
“Apabila benar pria dalam video yang beredar itu merupakan salah satu oknum Kepala OPD Provinsi Bengkulu, maka kami meminta Gubernur Bengkulu segera mencopot yang bersangkutan dari jabatannya dan memberikan sanksi tegas. Seorang pejabat publik harus menjadi teladan bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan citra buruk bagi pemerintah daerah,” ujar Iman.
Menurutnya, seorang pejabat yang menduduki jabatan strategis harus menjaga integritas, moral, dan etika, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan pribadi apabila berdampak pada kepercayaan publik. Ia menilai dugaan tersebut telah memicu kegaduhan di tengah masyarakat sehingga perlu mendapat respons cepat dari pemerintah.
Iman menambahkan bahwa aksi yang akan digelar berlangsung secara damai dengan tetap menghormati aturan hukum yang berlaku. Massa, kata dia, akan menyampaikan aspirasi melalui orasi dan menyerahkan pernyataan sikap kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Kami datang bukan untuk menghakimi seseorang. Namun kami meminta pemerintah bersikap tegas apabila dugaan tersebut terbukti benar berdasarkan proses yang berlaku. Jangan sampai ada kesan pejabat mendapat perlakuan istimewa,” katanya.
Selain menuntut pencopotan oknum pejabat yang dimaksud apabila dugaan tersebut terbukti, massa aksi juga meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan evaluasi terhadap pembinaan aparatur sipil negara, khususnya pejabat yang menduduki jabatan strategis.
Sementara itu, hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun dari pihak yang disebut-sebut dalam video yang beredar. Belum diketahui pula apakah pemerintah telah melakukan klarifikasi atau pemeriksaan internal terkait informasi yang ramai diperbincangkan tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan sosok yang disebut merupakan pejabat publik. Namun demikian, setiap dugaan pelanggaran tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga terdapat bukti yang sah atau hasil pemeriksaan dari pihak yang berwenang.
Aksi unjuk rasa yang direncanakan DPD Garis Bengkulu diperkirakan akan diikuti sejumlah massa yang datang untuk menyampaikan tuntutan agar pemerintah bersikap transparan dan profesional dalam menyikapi dugaan tersebut. Publik kini menunggu langkah resmi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memberikan penjelasan sekaligus memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
