BPK Periksa Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Bengkulu

0
15

Bengkulu, Spoiler.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai melakukan pemeriksaan kepatuhan atas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026. Pemeriksaan tersebut diawali dengan entry meeting yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (16/11).

Pemeriksaan ini bertujuan menilai kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Bengkulu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses pemeriksaan dijadwalkan berlangsung sekitar 35 hari atau hingga 19 Desember 2026. Pemprov Bengkulu telah meminta seluruh OPD mempersiapkan dokumen dan data yang dibutuhkan tim pemeriksa.

Herwan Antoni mengatakan, entry meeting merupakan tahapan awal bagi tim BPK RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada seluruh OPD di lingkungan pemerintah provinsi.

“Ini kegiatan entry meeting dari BPK RI. Mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 pada OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu,” ujar Herwan.

Ia menegaskan seluruh kepala OPD telah diinstruksikan untuk memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung. Dukungan tersebut mencakup penyiapan dokumen, penyampaian penjelasan, pemberian klarifikasi, hingga pendampingan apabila tim pemeriksa melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

“Kita sudah menyampaikan kepada seluruh kepala OPD agar membantu proses pemeriksaan, terutama menyiapkan dokumen yang diminta dan mendampingi jika diperlukan penjelasan, klarifikasi, maupun pengecekan langsung ke lapangan,” katanya.

Menurut Herwan, keterbukaan dan kerja sama seluruh OPD menjadi faktor penting agar pemeriksaan berjalan lancar serta menghasilkan evaluasi yang objektif.

Ia juga menilai pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi dan pelaksanaan kegiatan sebenarnya.

Karena itu, Herwan meminta seluruh OPD bersikap kooperatif dan memenuhi kebutuhan tim BPK selama proses pemeriksaan hingga selesai pada 19 Desember 2026.

Melalui pemeriksaan tersebut, Pemprov Bengkulu berharap kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa semakin meningkat, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.

Pemprov Bengkulu juga menegaskan bahwa setiap anggaran harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga belanja pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan penguatan pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan, pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu diharapkan semakin efektif serta hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2026

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here