Bengkulu, Spoiler.id — Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian menghadapi beban utang daerah sekitar Rp353 miliar yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu Tommy Irawan mengatakan kewajiban tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp254 miliar, utang rumah sakit Rp89 miliar, serta utang kepada pihak ketiga sekitar Rp6 miliar.
“Pemerintahan Helmi-Mian diwarisi total utang sekitar Rp353 miliar. Di antaranya DBH Rp254 miliar, utang rumah sakit Rp89 miliar dan utang pihak ketiga sekitar Rp6 miliar,” ujar Tommy di Bengkulu, Rabu (9/9/2026).
Menurut dia, kondisi fiskal tersebut menjadi tantangan bagi Pemprov Bengkulu dalam menjalankan program pembangunan. Terlebih, pemerintah daerah juga harus menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang memangkas anggaran hampir Rp400 miliar serta penerapan opsen pajak yang berdampak terhadap penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski demikian, Pemprov Bengkulu tetap berupaya memenuhi kewajiban yang diwariskan sembari menjaga keberlanjutan program pembangunan yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Salah satunya dilakukan melalui pembayaran secara bertahap utang DBH tahun 2024. Tommy menyebutkan Pemprov Bengkulu telah membayarkan sekitar Rp57 miliar pada 2025.
“Walaupun ada efisiensi, anggaran Pemprov dipangkas hampir Rp400 miliar dan ada opsen pajak yang mengakibatkan PAD menurun, kita tetap mencicil utang DBH 2024. Sudah dibayar sekitar Rp57 miliar,” jelasnya.
Rp953 Miliar untuk Jalan dan Jembatan
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov Bengkulu mengarahkan kebijakan pembangunan pada program yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Tommy mengatakan sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas. Pada tahun anggaran 2025 dan 2026, Pemprov Bengkulu mengalokasikan sekitar Rp953 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan.
Selain infrastruktur, pemerintah daerah juga melakukan pengadaan sekitar 130 unit ambulans serta rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit M. Yunus (RSMY), termasuk ruang poli dan ruang Fatmawati.
“Di era Helmi-Mian, anggaran lebih difokuskan untuk membantu rakyat. Ada pembangunan jalan dan jembatan, pengadaan ambulans, serta pembangunan fasilitas kesehatan,” kata Tommy.
Tommy juga membandingkan kebijakan pembangunan pada periode pemerintahan sebelumnya. Menurut dia, ketika itu pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat belum berjalan secara optimal.
“Walaupun di era pemerintahan sebelumnya belum ada kebijakan opsen dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur tidak optimal, tidak membeli ambulans untuk desa, gedung di RSMY tidak termanfaatkan dengan baik. Anggaran banyak yang tidak diperuntukkan langsung kepada rakyat,” ujarnya.
Pemprov Ajukan Pinjaman Rp750 Miliar
Untuk memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur, Pemprov Bengkulu juga mengusulkan pinjaman daerah sebesar Rp750 miliar kepada Bank BJB.
Tommy menegaskan pinjaman tersebut diarahkan khusus untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang diharapkan dapat menunjang mobilitas serta aktivitas perekonomian masyarakat.
“Pinjaman Rp750 miliar ini akan difokuskan untuk membangun jalan dan jembatan untuk menunjang perekonomian masyarakat, bukan untuk yang lain,” tegasnya.
Usulan pinjaman tersebut telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Bengkulu untuk selanjutnya dibahas bersama dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan yang berlaku.
Pembahasan bersama DPRD menjadi tahapan sebelum keputusan mengenai rencana pinjaman tersebut dapat diambil dan direalisasikan.
“Usulannya sudah dimasukkan ke DPRD Provinsi Bengkulu dan akan dibahas lebih lanjut,” pungkas Tommy.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2026
