Jakarta, Spoiler.id – Kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menyita perhatian publik. Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, sejak Januari hingga 25 September 2025, terjadi 70 kasus keamanan pangan dengan total 5.914 korban, mayoritas anak sekolah.
Puncak kasus tercatat pada Agustus dengan 1.988 korban dan September dengan 2.210 korban. Fakta ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cermin dari kebijakan nasional yang dipaksakan secara seragam tanpa mempertimbangkan keragaman pola konsumsi di Indonesia.
Pemerintah pusat merespons dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) kepala daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Rakor itu menginstruksikan daerah untuk memperkuat pengawasan distribusi MBG. Namun, instruksi tersebut dinilai menambah beban pemerintah daerah yang minim anggaran dan tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan teknis.
Kondisi itu mencerminkan sentralisasi kebijakan MBG yang terlalu dominan di tangan BGN. Kepala daerah hanya menjadi “penonton aktif” tanpa alat eksekusi, padahal mereka memiliki perangkat yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, puskesmas, dan ahli gizi.
“Jika kewenangan dilimpahkan, pemda bisa lebih cepat memastikan kualitas dan keamanan makanan di lapangan. Saat ini, peran daerah terbatas, tetapi tanggung jawab tetap dituntut,” tulis analisis ini.
Selain itu, kebijakan menu standar nasional dianggap tidak bijak. Pola makan anak Papua berbeda dengan anak Jawa atau perkotaan. Pemaksaan menu seragam justru berpotensi menimbulkan penolakan, ketidakcocokan, bahkan keracunan.
Dari sisi anggaran, 44 persen alokasi dana pendidikan tahun 2026 disebut tersedot untuk program MBG, sementara infrastruktur sekolah masih rusak, guru bergaji rendah, dan fasilitas belajar terbatas. Kondisi ini menimbulkan kritik bahwa fokus pendidikan nasional bergeser hanya pada soal gizi, bukan peningkatan kualitas pendidikan.
Evaluasi menyeluruh dinilai mendesak dilakukan. Ada dua opsi kebijakan yang ditawarkan: pertama, tetap di pusat dengan modifikasi skema, misalnya penyediaan makanan melalui kantin sekolah sesuai selera lokal; kedua, melimpahkan sebagian kewenangan MBG kepada pemda agar lebih adaptif dan efektif.
Kasus keracunan ribuan siswa menjadi peringatan keras bahwa program MBG dalam format sentralistik saat ini menyimpan risiko besar. Jika pemerintah ingin program ini berhasil, keterlibatan pemda dan pengelolaan berbasis lokal dinilai sebagai jalan terbaik.
Oleh : Djohermansyah Djohan, Guru Besar IPDN.
