Jakarta, Spoiler.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan publik terkait pelaksanaannya di lapangan. Meskipun berangkat dari niat mulia untuk mengatasi malnutrisi dan stunting di Indonesia, sejumlah kalangan menilai program tersebut perlu dievaluasi agar tidak melenceng dari tujuan awalnya.
Gagasan besar MBG sejatinya berakar dari perhatian Prabowo terhadap masalah gizi anak bangsa. Dalam buku “Paradoks Indonesia” yang ditulisnya pada 2017, Prabowo mengungkap keprihatinan mendalam terhadap kondisi malnutrisi di Nusa Tenggara Timur (NTT) di mana dua dari tiga anak mengalami stunting. Ia menyebut malnutrisi bukan sekadar persoalan kekurangan makanan, melainkan ancaman bagi tumbuh kembang fisik dan kognitif anak.
Sejak saat itu, Prabowo secara konsisten memperjuangkan perbaikan gizi nasional. Dalam Pilpres 2019, ia menawarkan program “Sedekah Putih” untuk memerangi stunting, dan lima tahun kemudian, pada Pilpres 2024, gagasan tersebut berkembang menjadi program makan siang gratis bagi siswa sekolah dan santri pesantren.
Program MBG resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 sebagai langkah nyata pemerintah untuk menurunkan angka stunting yang masih berada di kisaran 19,8 persen. Jutaan anak dari keluarga kurang mampu kini terbantu melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah, sekaligus mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin.
Namun, pelaksanaan program ini dinilai belum optimal. Sejumlah pengamat menilai eksekusi MBG dilakukan secara tergesa-gesa tanpa persiapan matang, termasuk minimnya uji coba, payung hukum, dan petunjuk teknis yang jelas. Akibatnya, muncul berbagai persoalan mulai dari efisiensi anggaran hingga keamanan pangan.
Dari sisi pembiayaan, anggaran per porsi makanan MBG hanya sekitar Rp10.000, sementara total alokasi program disebut menyerap hingga 30–44 persen anggaran pendidikan nasional. Di sisi lain, sektor pendidikan masih menghadapi tantangan besar seperti 4 juta anak putus sekolah, 60 persen ruang kelas rusak, dan mayoritas guru honorer dengan gaji di bawah Rp2 juta.
Lebih jauh, laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat kasus keracunan massal akibat konsumsi makanan program MBG mencapai lebih dari 13 ribu anak hingga pertengahan Oktober 2025. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap aspek keamanan dan kualitas pangan dalam pelaksanaannya.
Program MBG dinilai tetap perlu dilanjutkan, tetapi dengan perbaikan menyeluruh. Skema penargetan menjadi solusi agar program lebih tepat sasaran dan efisien secara anggaran. Ada dua opsi utama yang bisa diterapkan: pertama, fokus pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar); kedua, memprioritaskan daerah dengan tingkat kemiskinan dan malnutrisi tertinggi.
Dengan penargetan, kebutuhan anggaran dapat ditekan, sementara porsi makanan bisa ditingkatkan menjadi minimal Rp20.000 per anak. Hal ini juga memungkinkan alokasi pendidikan tetap fokus pada peningkatan infrastruktur sekolah, kesejahteraan guru, dan pencegahan anak putus sekolah.
Selain penyesuaian sasaran, pelaksanaan program MBG juga disarankan dilakukan secara desentralistik dengan melibatkan pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Pendekatan ini dapat memangkas rantai distribusi makanan yang terlalu panjang dan berisiko menyebabkan makanan basi atau terkontaminasi.
Model desentralisasi seperti yang diterapkan Brasil bisa menjadi acuan. Di negara tersebut, makanan dimasak langsung di sekolah dengan standar gizi dan keamanan pangan yang ketat melalui sistem *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP). Pemerintah Brasil juga mewajibkan minimal 30 persen bahan pangan dibeli dari petani dan peternak lokal.
Dengan pendekatan serupa, Indonesia dapat mengurangi potensi penyimpangan anggaran sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, program MBG dapat diintegrasikan dengan kurikulum sekolah melalui pendidikan gizi, kebiasaan makan sehat, hingga pembentukan karakter disiplin dan mandiri.
Tujuan akhir dari seluruh upaya ini tetap sama: memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi, aman, dan layak. Karena program MBG dibiayai dari APBN yang bersumber dari pajak rakyat, setiap rupiah yang dikeluarkan harus transparan, akuntabel, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.
