Jakarta,spoiler.id – Usulan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait pemberian kewenangan kepada dokter umum untuk melakukan tindakan operasi caesar (sectio caesarea/SC) menuai tanggapan kritis.
Dicky Budiman, pengamat kebijakan kesehatan, menyampaikan bahwa kebijakan semacam ini membutuhkan kajian yang mendalam dan menyeluruh dari berbagai aspek, termasuk melibatkan para ahli terkait.
Dicky, yang pernah terlibat dalam penyusunan kebijakan kesehatan di lembaga internasional seperti UNDP, menegaskan bahwa setiap kebijakan harus dirancang secara matang agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Jika tidak dikaji secara menyeluruh, bukannya menyelesaikan masalah, bisa saja menambah persoalan bahkan menjadi bencana,” ujarnya melalui pesan suara.
Menurut Dicky, praktik task shifting atau pelimpahan tugas dari dokter spesialis ke dokter umum dalam kondisi kegawatdaruratan memang bukan hal baru. Negara seperti Australia dan beberapa negara Afrika telah menerapkan hal ini sejak awal 2000-an. Namun, ia menilai Indonesia tidak dapat serta-merta membandingkan diri dengan Australia karena perbedaan besar dalam sistem insentif, rujukan, dan infrastruktur kesehatan.
Ia menyarankan agar Indonesia melihat pelaksanaan serupa di negara-negara Afrika sebagai pembanding yang lebih relevan. Di kawasan tersebut, alih tugas kepada dokter umum ternyata justru meningkatkan angka komplikasi persalinan hingga tiga kali lipat, bukan menurunkan kematian ibu dan bayi.
Risiko Tambahan untuk Dokter Spesialis
Usulan ini semula bertujuan mengurangi beban kerja dokter spesialis kandungan (obgin). Namun, Dicky memperingatkan bahwa justru bisa terjadi sebaliknya. Ketika operasi caesar oleh dokter umum menimbulkan komplikasi seperti perdarahan atau luka serius, penanganannya akan tetap dibebankan ke dokter spesialis.
“Alih-alih meringankan, ini bisa menambah tekanan pada dokter obgin,” kata Dicky.
Efek Psikologis dan Profesional
Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan dapat menimbulkan gesekan di kalangan dokter spesialis yang merasa perannya diambil alih. Selain itu, dokter umum mungkin kehilangan motivasi untuk melanjutkan pendidikan spesialis karena adanya ‘jalur pintas’ untuk melakukan tindakan medis kompleks.
Masalah Biaya dan Infrastruktur
Penerapan kebijakan ini, kata Dicky, akan memerlukan anggaran besar. Mulai dari penyediaan fasilitas bedah yang memadai di daerah, hingga pelatihan dan sertifikasi dokter umum agar dapat menjalankan operasi secara aman dan profesional. Ia mengingatkan bahwa di tengah keterbatasan fiskal, kebijakan ini berisiko membebani APBN secara signifikan.
Solusi Alternatif
Sebagai alternatif, Dicky menyarankan pendekatan lain yang lebih efisien dan berdampak jangka panjang. Di antaranya adalah penguatan layanan telemedicine untuk mendukung penanganan medis jarak jauh, serta penerapan kebijakan wajib kerja bagi calon dokter spesialis obgin di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Menempatkan lebih banyak dokter spesialis di daerah terpencil akan berdampak langsung pada penurunan angka kematian ibu dan bayi,” jelasnya, sembari menekankan bahwa kebijakan kesehatan harus dibuat dengan pertimbangan matang, bukan sekadar solusi jangka pendek.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
