Jakarta, Spoiler.id – Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta serta para guru honorer. Bantuan ini menjadi bagian dari enam paket stimulus ekonomi yang akan mulai diluncurkan pada Juni 2025.
BSU ini akan berupa uang tunai senilai Rp 600.000 per orang, mirip dengan bantuan yang pernah diberikan kepada para pekerja saat pandemi Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tujuan utama dari program ini adalah menjaga daya beli masyarakat serta menggerakkan konsumsi dalam negeri, terutama di tengah libur sekolah yang berlangsung pada Juni hingga Juli.
“Stimulus ini akan kita manfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal II. Dengan begitu, konsumsi masyarakat tetap terjaga,” jelas Airlangga dalam rilis resmi, Sabtu (24/5/2025).
Selain BSU, pemerintah juga akan memperpanjang diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya. Enam stimulus yang disiapkan pemerintah saat ini sedang difinalisasi dan akan diluncurkan secara resmi pada 5 Juni 2025.
Stimulus Penting untuk Ekonomi Triwulan II
Airlangga menambahkan bahwa periode kuartal kedua sangat penting karena tidak ada momentum besar seperti Natal atau Tahun Baru yang bisa menggerakkan konsumsi. Oleh karena itu, pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah dan pencairan gaji ke-13 sebagai momen strategis untuk memperkuat daya beli masyarakat.
Paket stimulus kali ini akan menyasar sektor transportasi, energi, serta bantuan sosial. Di antaranya, pemerintah akan memberikan:
-
Diskon tarif transportasi: meliputi tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut.
-
Potongan tarif tol: berlaku untuk sekitar 110 juta kendaraan selama libur sekolah.
-
Diskon listrik: potongan 50 persen untuk pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA selama Juni dan Juli.
-
Bantuan sosial tambahan: penambahan alokasi bantuan sembako dan pangan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Strategi Menghadapi Tantangan Global
Selain mendorong konsumsi domestik, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan ekonomi lainnya untuk mengantisipasi dampak dari konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Dalam konferensi pers virtual pada April 2025, Airlangga menyatakan bahwa fokus pemerintah mencakup sektor perizinan impor, pengaturan kuota, serta koordinasi lintas lembaga seperti OJK dan Bank Indonesia.
Salah satu perhatian utama adalah ketimpangan tarif yang diterapkan kepada Indonesia dibandingkan negara lain di ASEAN. Pemerintah mendesak agar tarif impor terhadap produk Indonesia dapat disesuaikan secara adil.
“Selama ini kita tidak mendapatkan level playing field yang sama dengan negara pesaing kita. Oleh karena itu, kita minta agar tarif tidak memberatkan dan lebih adil,” tegas Airlangga.
Indonesia juga mengharapkan peningkatan kerja sama dengan Amerika Serikat di berbagai bidang, termasuk perdagangan, energi, investasi, mineral penting, keuangan, pertahanan, hingga pendidikan.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
