Kaur, Spoiler.id — Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan kode 24.389.36 yang berlokasi di Desa Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, diduga melakukan pelanggaran aturan dengan melayani konsumen yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan jerigen.
Praktik ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat setempat, yang menilai tindakan tersebut merugikan warga kecil dan membuka peluang penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya saat diwawancarai pada Minggu (25/5/2025). Ia menyebut bahwa antrean panjang dan ketersediaan BBM yang sering kosong di SPBU tersebut disebabkan oleh pembelian dalam jumlah besar menggunakan jeriklgen oleh pihak-pihak tertentu.
“Kami yang mau isi langsung ke motor atau mobil pribadi saja sering kehabisan. Tapi mereka yang bawa jeriken bisa isi banyak. Ini tidak adil dan jelas melanggar aturan,” ungkapnya dengan nada geram.
Warga lainnya juga menambahkan bahwa pembelian dengan jerigen ini kerap terjadi pada malam hari atau saat pengawasan dari pihak terkait lemah. Aktivitas tersebut diduga dilakukan oleh oknum yang kemudian menjual kembali BBM bersubsidi dengan harga lebih tinggi, baik di tingkat lokal maupun ke luar daerah.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, pembelian BBM subsidi dengan jerigen hanya dapat dilakukan oleh konsumen tertentu yang telah mendapat rekomendasi resmi dari instansi terkait, seperti nelayan atau petani. Tanpa rekomendasi tersebut, pembelian dengan jerigen dianggap ilegal dan berpotensi merugikan negara.
Sekretaris DPW LIRA Bengkulu Aurego Jaya, saat dimintai tanggapan, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima berbagai keluhan dari masyarakat terkait praktik ini.
“Kami berharap Pertamina dan aparat penegak hukum turun tangan segera. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban dari permainan oknum-oknum tak bertanggung jawab,” ujarnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPBU 24.389.36 belum memberikan klarifikasi resmi. Wartawan yang mencoba menghubungi nomor kontak pengelola belum mendapat respons.
Aktivis lingkungan dan pengamat kebijakan publik, Syaiful Anwar, menilai kejadian ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap distribusi BBM di daerah. Ia menekankan pentingnya digitalisasi dan transparansi dalam distribusi energi untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
