Jakarta, Spoiler.id — Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Hardianto Harefa, mengusulkan agar pemerintah menaikkan gaji kepala daerah sebagai salah satu langkah preventif untuk mencegah praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah.
Dalam diskusi media bertajuk “Praktik Baik Penugasan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dari KPK” di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/6/2025), Cahya menyoroti rendahnya gaji kepala daerah yang disebutnya hanya sekitar Rp5,9 juta.
Ia menyatakan bahwa nominal tersebut tidak sebanding dengan tanggung jawab besar serta godaan yang dihadapi pejabat daerah.
“Kalau gajinya hanya Rp5,9 juta, meskipun ada tunjangan sah lainnya, tetap saja itu tidak cukup. Baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun menghadapi godaan kekuasaan dan tekanan politik,” ujarnya.
Cahya juga mengaku heran melihat antusiasme banyak pihak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, meski dengan penghasilan yang tergolong kecil.
“Ada hal lain yang membuat mereka tertarik. Kalau cuma soal gaji, jelas tidak sepadan. Ini menjadi anomali yang perlu kita cermati,” tambahnya.
Gaji Minim, Biaya Politik Tinggi
Lebih lanjut, Cahya menilai rendahnya gaji kepala daerah merupakan pekerjaan rumah pemerintah pusat, apalagi jika dikaitkan dengan tingginya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah.
“Kalau biaya politik masih tinggi dan gaji rendah, celah korupsi akan selalu terbuka. Maka perlu pemikiran serius dari pusat, termasuk soal fasilitas dan sistem pemilihannya,” ucapnya.
Ia juga menyinggung usulan KPK terkait pendanaan partai politik berbasis suara yang hingga kini belum menjadi prioritas pemerintah.
Menurutnya, sistem pembiayaan partai yang lebih transparan dan adil juga merupakan kunci untuk menekan praktik korupsi di level struktural.
“Kami dari KPK sudah menyusun kajian mengenai pendanaan parpol. Salah satunya adalah skema pembiayaan berdasarkan jumlah suara sah, misalnya Rp10 ribu per suara. Ini harus terus didorong agar biaya politik tak membebani calon kepala daerah,” kata Cahya.
Dorongan Reformasi Politik dan Pengawasan
Pernyataan Cahya tersebut mencerminkan keprihatinan KPK terhadap potensi penyimpangan kekuasaan akibat sistem penggajian dan politik yang belum ideal.
Ia berharap reformasi dalam pengelolaan keuangan pejabat daerah dan partai politik bisa segera diakselerasi untuk mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
