Jakarta, Spoiler.id – Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, menyambut positif kebijakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memperbolehkan pemerintah daerah kembali menggelar rapat dan pertemuan di hotel serta restoran.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mendukung pemulihan sektor perhotelan yang sempat terpuruk.
“Tentu kami sangat mengapresiasi keputusan Bapak Mendagri. Kebijakan ini sangat kami harapkan karena dapat mempercepat pemulihan sektor perhotelan. Ini menjadi angin segar setelah periode sulit yang cukup panjang,” kata Hariyadi, Sabtu (7/6/2025).
Ia menegaskan, pelonggaran aturan ini tidak hanya mendukung keberlangsungan bisnis perhotelan, tetapi juga berpotensi mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor tersebut.
“Dengan adanya kegiatan pemerintah di hotel, arus kas perusahaan akan kembali bergerak. Ini bisa menjadi penyelamat agar karyawan tidak kehilangan pekerjaan. Insya Allah, ini akan menghindari gelombang PHK yang dikhawatirkan,” ujarnya optimistis.
Hariyadi juga menilai bahwa kegiatan pemerintahan di hotel bukanlah bentuk pemborosan anggaran, melainkan bagian dari kebutuhan institusional yang nyata.
Ia menekankan bahwa rapat koordinasi, pelatihan, hingga sosialisasi membutuhkan tempat yang representatif, dan hotel menjadi salah satu pilihan utama yang sesuai.
“Bukan berarti Pemda mengadakan rapat di hotel hanya untuk membelanjakan anggaran. Kebutuhannya memang ada. Kegiatan semacam pelatihan dan sosialisasi jelas memerlukan ruang yang layak. Maka, kebijakan ini sangat rasional,” imbuhnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa kegiatan pemerintah daerah di hotel atau restoran tidak dilarang selama memenuhi unsur efektivitas dan manfaat. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan sektor hospitality, yang memiliki banyak tenaga kerja dan rantai pasokan yang luas.
“Kita harus pikirkan hotel dan restoran juga. Mereka menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki rantai pasok yang besar. Jadi, kegiatan di hotel tetap boleh, asalkan tidak berlebihan,” ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (4/6/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar tetap menjaga ekosistem sektor perhotelan di tengah penyesuaian anggaran.
Tito menegaskan efisiensi bukan berarti memangkas seluruh anggaran untuk kegiatan di hotel.
“Boleh dikurangi, tapi jangan dihilangkan sama sekali. Kita perlu menjaga sektor ini agar tidak mati,” tegas Mendagri.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
