Jakarta, Spoiler.id – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai sudah saatnya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan reshuffle kabinet. Evaluasi terhadap kinerja para menteri dinilai sudah cukup matang, mengingat masa pemerintahan telah memasuki bulan keenam.
“Tiga bulan pertama seharusnya Presiden sudah dapat mengukur performa para menterinya. Sekarang sudah enam bulan lebih, tentu data evaluasi sudah memadai,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima media, Rabu (11/6/2025).
Menurut Dedi, perombakan kabinet diperlukan demi memperkuat arah pembangunan dan menyempurnakan sistem kerja pemerintahan agar lebih solid. Ia menduga keterlambatan reshuffle disebabkan oleh pertimbangan politis, khususnya soal koalisi yang belum sepenuhnya stabil.
“Presiden Prabowo tampaknya menghindari polemik. Maka langkah reshuffle perlu diambil secara hati-hati. Namun dalam situasi seperti sekarang, reshuffle sangat mungkin terjadi, terlebih jika ada partai baru yang bergabung ke dalam koalisi,” jelasnya.
Istana: Belum Ada Agenda Reshuffle, Fokus Selesaikan Masalah
Menanggapi isu reshuffle, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa hingga saat ini Presiden belum memiliki rencana untuk melakukan perombakan kabinet.
“Belum ada rencana reshuffle. Saat ini, fokus pemerintah adalah mengevaluasi kinerja dan menyelesaikan masalah-masalah antar-kementerian,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Ia menegaskan, beberapa kementerian tengah menangani isu penting, termasuk di sektor energi, kehutanan, lingkungan hidup, dan pariwisata. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, namun reshuffle belum menjadi prioritas utama saat ini.
Prabowo Tegaskan: Pejabat Tak Mampu Harus Mundur
Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila pada 2 Juni 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas dalam pemerintahan. Ia meminta para pejabat yang tidak mampu menjalankan tugasnya agar secara sukarela mundur dari jabatan.
“Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” tegas Prabowo dalam pidatonya di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.
Prabowo juga menyinggung praktik penyelewengan dan korupsi yang menurutnya masih marak terjadi di tubuh birokrasi pemerintahan. Ia berkomitmen memberantas setiap bentuk manipulasi yang merugikan masyarakat dan negara.
“Kekayaan Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat. Kita hanya bisa kuat kalau negara bersih dari penyelewengan, korupsi, manipulasi, dan penipuan,” tegasnya.
Dengan sinyal tegas tersebut, publik kini menantikan langkah konkret Presiden Prabowo dalam menyempurnakan jajaran kabinetnya demi akselerasi pembangunan nasional yang lebih optimal.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
