Jakarta, Spoiler.id — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah wilayah, termasuk kawasan pariwisata utama seperti Bali. Puan mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan sektor ketenagakerjaan nasional yang dinilai rapuh.
“Gelombang PHK yang juga melanda Bali menjadi bukti bahwa ketenagakerjaan kita sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah harus segera bertindak menyelamatkan para tenaga kerja kita,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/6/2025).
Puan menyebut bahwa PHK massal yang terjadi, baik di sektor manufaktur maupun pariwisata, bukanlah kejadian insidental. Ia menilai hal ini merupakan konsekuensi dari lemahnya struktur ketenagakerjaan nasional dan ketergantungan ekonomi daerah terhadap satu sektor tertentu.
“Kita tak bisa anggap ini sebagai kasus sporadis. Ini adalah badai yang timbul karena sebab-akibat. Pemerintah harus menjawab tantangan ini dengan kebijakan nyata,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti belum adanya skema mitigasi yang terukur dari pemerintah dalam menghadapi PHK massal, termasuk program reskilling dan dukungan bagi mantan pekerja yang ingin beralih menjadi pelaku usaha kecil maupun bekerja di sektor informal.
Lebih lanjut, Puan mendesak pembentukan Gugus Tugas Nasional Penanggulangan PHK, dengan prioritas penanganan di wilayah-wilayah terdampak seperti Bali, Batam, dan kawasan industri utama lainnya. Ia juga meminta evaluasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap menghambat ekonomi kerakyatan.
“Efisiensi itu baik, tapi tidak semua sektor bisa dipukul rata. MICE misalnya, punya dampak berganda yang besar bagi perekonomian lokal. Kebijakan harus melihat hal ini,” jelasnya.
Puan juga mendorong integrasi antara program Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pariwisata, khususnya dalam pelatihan digital, peralihan sektor kerja, serta penguatan UMKM berbasis pariwisata.
Ia menekankan pentingnya pemberian insentif khusus untuk sektor hospitality dan manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.
“Jangan sampai narasi pertumbuhan ekonomi hanya terdengar nyaring di pusat, tapi sunyi di daerah. Negara harus hadir, tidak cukup hanya bicara di panggung konferensi,” tandasnya.
Puan menegaskan bahwa PHK bukan sekadar angka statistik, melainkan problem sosial yang menyangkut nasib keluarga pekerja di berbagai pelosok negeri.
“Ini soal kemanusiaan. Negara harus hadir membuktikan bahwa pekerja tidak dibiarkan berjuang sendiri dalam badai ketidakpastian,” pungkasnya.
Sebagai informasi, sedikitnya 100 pekerja sektor pariwisata di Bali telah terkena PHK sejak awal 2025, termasuk dari salah satu hotel besar di Kabupaten Badung akibat lesunya sektor MICE. Terbaru, sebanyak 70 karyawan PT Coca Cola Bottling Indonesia juga terkena PHK, menyusul penutupan pabrik yang dijadwalkan efektif mulai 1 Juli 2025.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
