Bandung, CoverPublik.com — Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia akan meluncurkan Program Sekolah Rakyat, sebuah terobosan pendidikan gratis berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin, termasuk anak jalanan dan anak putus sekolah.
Sekolah ini dijadwalkan mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 di 100 lokasi, dengan jenjang SD, SMP, hingga SMA, yang seluruh biayanya—pendidikan, akomodasi, hingga kebutuhan dasar—ditanggung penuh oleh negara.
“Mereka yang masuk dalam Desil 1 dan Desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi prioritas utama. Termasuk anak-anak yang tidak terdaftar di Dapodik, terutama mereka yang hidup di jalanan,” ujar Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, Idit Supriadi Priatna, di Bandung, Sabtu (5/7).
Idit menjelaskan, proses seleksi peserta dilakukan secara langsung melalui verifikasi lapangan oleh tim gabungan Kemensos dan Dinas Sosial, dibantu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang bergerak secara door to door, berbekal basis data DTSEN yang telah diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Ini bukan sekadar program pendidikan, tapi bentuk nyata kehadiran negara memuliakan warga miskin ekstrem. Kami pastikan sasarannya tepat,” tegasnya.
Sistem Fleksibel, Akses Terbuka
Salah satu ciri khas Sekolah Rakyat adalah sistem pembelajaran multi entry–multi exit: siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru, dan lulus sesuai dengan capaian belajarnya masing-masing.
Program ini juga menekankan pendekatan pembelajaran fleksibel dan personal (individual approach), sehingga memungkinkan anak-anak dengan latar belakang sosial yang beragam bisa mendapatkan bimbingan yang sesuai.
Kurikulum Sekolah Rakyat menggabungkan tiga pendekatan:
- Kurikulum karakter dan asrama dari Kemensos,
- Kurikulum formal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen),
- Kurikulum keagamaan dari Kementerian Agama (Kemenag).
Guru PNS dan PPPK Jadi Prioritas Pengajar
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan bahwa proses rekrutmen guru dilakukan oleh BKN, dengan prioritas guru PNS, disusul oleh PPPK tetap, dan PPPK paruh waktu.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa guru Sekolah Rakyat wajib merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan bersedia mengajar secara penuh waktu di lingkungan asrama.
Dengan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif lintas kementerian, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi angin segar dalam upaya peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © COVERPUBLIK 2025
