Spoiler.id – Program Sekolah Rakyat yang dibawa Gubernur Helmi Hasan di Bengkulu digadang sebagai jawaban untuk membebaskan anak-anak miskin dari lingkaran kemiskinan struktural. Sekolah gratis, berasrama, dan diarahkan untuk menjadi jalan sosial mobilitas — sejalan dengan visi kerakyatan Presiden Prabowo yang ingin pendidikan berkualitas untuk rakyat kecil.
Tapi bagaimana mau bicara pendidikan sebagai gerbang pembebasan di bumi merah putih sebagai sebagai jargon nasionalisme, kalau pintu masuknya sendiri sudah keropos terjajah sistem sekolah negeri yang korup?
Terkait tersebut Jaringan Intelektual Manifesto Muda (JIMM), Heru Saputra bersama wali murid akan turun ke jalan memprotes dugaan kecurangan PPDB 2025 di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Jalur prestasi yang seharusnya untuk siswa berdaya saing justru dipakai sebagai jalur titipan. Sistem zonasi dimanipulasi. Anak dengan prestasi nyata dipaksa gigit jari, sementara ‘anak orang dalam’ melenggang mulus.
Ini semua menegaskan: sekolah negeri di Bengkulu sudah jadi ladang kapitalis birokrasi, kursinya diperjualbelikan secara halus, kepentingan sempit pejabat lebih diutamakan daripada masa depan murid.
Bengkulu: Termiskin Kedua, Sistem Pendidikan Korup
Bengkulu hari ini resmi tercatat sebagai daerah termiskin kedua di Pulau Sumatera — hanya sedikit lebih baik dari Aceh — menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024.
Logikanya sederhana:
Bagaimana Bengkulu mau lepas dari stigma ‘provinsi miskin’ kalau pilar utama pemberantas kemiskinan — pendidikan — justru diracuni sistem korup sejak bangku sekolah?
Sistem PPDB busuk berarti akses anak-anak miskin ke sekolah negeri bermutu makin sempit. Akibatnya:
1.Anak pintar, tapi miskin, terlempar.
2. Anak ‘titipan’, tapi punya kuasa, diutamakan.
3. Sekolah negeri gratis hanya slogan — prakteknya mahal untuk yang tidak punya ‘jalan belakang’.
Bahaya Sekolah Rakyat Meniru Sistem Sekolah Negeri Yang Bobrok!
Di satu sisi, Sekolah Rakyat Prabowo, yang dijemput Helmi Hasan, berjanji membuka pintu bagi anak miskin, sebagai bentuk tanggung jawab sosial negara — dan sejalan dengan gagasan Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan gratis berkualitas.
Tapi kalau pejabat Dikbud “busuk”, mafia PPDB, dan kepala sekolah bermain titipan tetap dipelihara, maka Sekolah Rakyat hanya akan menduplikasi penyakit sekolah negeri reguler:
1. Kuota siswa miskin bisa disusupi ‘surat miskin palsu’.
2. Pengelolaan asrama jadi ladang pungli baru.
3. Kepala sekolah dan guru diisi orang ‘balas budi politik’.
4.;Dana operasional bocor ke kantong elit birokrasi.
Hasilnya? Sekolah Rakyat di Bengkulu pun akan berubah jadi Sekolah Kapitalis Baru berkedok ‘sosial kerakyatan’. Yang rugi siapa? Lagi-lagi, rakyat miskin yang benar-benar butuh.
Helmi Hasan Harus Memilih
Helmi Hasan pernah berdiri sebagai pahlawan di depan rakyat Bengkulu membela anak miskin yang ijazahnya ditahan sekolah saat masih menjabat Walikota Bengkulu.
Sekarang sebagai Gubernur, Helmi harus buktikan konsistensinya.
- Kalau memang Sekolah Rakyat ingin menjadi pembebas generasi miskin Bengkulu, maka:
Hulu PPDB sekolah negeri wajib dibersihkan tuntas. - Mafia jalur prestasi-zonasi harus diadili, bukan dipindah jabatan.
- Sekolah Rakyat harus diawasi publik, bukan diserahkan ke tangan birokrat busuk.
- Data penerimaan siswa dan rekrutmen guru wajib terbuka dan bisa diaudit publik.
Kalau tidak, maka Bengkulu akan selamanya terjebak jadi ‘daerah miskin abadi’ — punya sekolah gratis di kertas, tapi di lapangan tetap jadi ladang uang gelap untuk segelintir orang.
Kesimpulan
Sekolah negeri bobrok + Sekolah Rakyat busuk = Lingkaran kemiskinan abadi.
Sekolah negeri bobrok + Sekolah Rakyat bersih & diawasi = Peluang Bengkulu keluar dari stigma miskin.
Helmi Hasan punya pilihan:
Membuktikan Sekolah Rakyat Prabowo benar-benar wujud keadilan sosial, atau membiarkan sistem pendidikan Bengkulu tetap jadi mesin korup yang menanam kemiskinan baru.
Generasi Bengkulu muda penerus bangsa sedang menunggu jawaban.
Opini Publik: Vox Populi Vox Dei
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
