Jakarta, Spoiler.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan bahwa wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi mahalnya biaya politik. Ia mengingatkan agar persoalan demokrasi tidak disederhanakan hanya pada aspek finansial semata.
“Jangan sampai kita sederhanakan bahwa ini politiknya mahal, ya sudah kembali ke DPRD. Kan tidak seperti itu,” ujar Bima dalam diskusi yang digelar Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Minggu (27/7/2025).
Menurut Bima, tingginya ongkos politik dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah lemahnya partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan advokasi.
Ia juga menanggapi positif wacana peningkatan bantuan keuangan bagi partai politik, meski menyadari narasi itu belum tentu populer di tengah kondisi sosial ekonomi saat ini.
“Party funding, pendanaan politik, ini sangat penting sekali,” tegasnya.
Dorong Penggunaan Teknologi untuk Tekan Biaya Pemilu
Selain memperkuat partai politik, Bima menilai bahwa adopsi teknologi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara menjadi hal penting guna menekan biaya politik yang tinggi.
“Mari kita pikirkan bersama-sama bagaimana sistem pemilu yang terus mengarah pada pemuatan perlembagaan partai politik,” imbuhnya.
Bima juga menekankan pentingnya menjaga integrasi bangsa melalui sistem politik yang sehat. “Partai politik atau pemilih itu harus memperkuat integrasi bangsa, enggak boleh memecah belah,” katanya.
Usulan Cak Imin: Kepala Daerah Dipilih DPRD
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan lagi melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, minimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD,” ujar Cak Imin dalam peringatan Harlah ke-27 PKB di JICC, Rabu (23/7).
Ia mengklaim bahwa sejumlah kepala daerah mengeluh lambannya proses konsolidasi pemerintahan akibat proses politik yang panjang.
Menurut Cak Imin, meski wacana ini menantang dan menuai pro-kontra, PKB tetap mendorong evaluasi total terhadap sistem pilkada demi efektivitas dan percepatan pembangunan.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
