Jakarta, Spoiler.id – Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat selama dua bulan ke depan. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas dinamika geopolitik global yang masih belum stabil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi yang disiapkan pemerintah dalam menghadapi kondisi dunia saat ini.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” kata Airlangga usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Selain kebijakan WFH, pemerintah juga menyiapkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Airlangga menjelaskan, Presiden Prabowo telah menerima laporan terkait kesiapan pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk berbagai instrumen regulasi pendukung.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah menyelesaikan sejumlah regulasi teknis, mulai dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), kebijakan Bank Indonesia (BI), hingga aturan dari Kementerian Keuangan agar kebijakan dapat berjalan tepat waktu.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” kata Airlangga.
Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha untuk memastikan pemahaman terkait kebijakan baru tersebut.
“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” lanjutnya.
Terkait pengelolaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Airlangga menegaskan bahwa tidak ada perubahan pada pelaku ekspor yang sudah ada.
Ia meminta investor dan pelaku usaha tetap tenang karena kegiatan ekspor tetap berjalan seperti biasa oleh perusahaan eksisting.
“Tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya,” ujarnya.
Menurutnya, sistem pelaporan ekspor akan terhubung dengan Danantara dan akan terus disempurnakan dalam tiga bulan ke depan.
“Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelasnya.
