Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Dinilai Efisien, Tapi Perlu Libatkan Publik

0
97
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Spoiler.id – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat tetap harus menjadi unsur penting dalam setiap tahapan demokrasi, termasuk jika wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali dihidupkan.

“Kami terbuka membahas mekanisme pilkada lewat DPRD, tetapi dengan catatan utama: rakyat tetap harus bisa terlibat. Misalnya melalui debat terbuka atau kampanye yang memungkinkan masyarakat mengetahui visi dan misi calon kepala daerah,” ujar Sarmuji dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (30/7).

Ia menyampaikan bahwa sistem pemilihan langsung memiliki keunggulan besar dalam hal partisipasi publik. Namun, ia juga menyoroti sejumlah persoalan seperti praktik politik uang dan meningkatnya polarisasi sosial yang menyertai setiap kontestasi.

Di sisi lain, pemilihan melalui DPRD dinilai lebih efisien secara anggaran dan menekan konflik horizontal. Namun, sistem ini juga kerap dikritik karena dinilai menjauhkan rakyat dari proses demokrasi yang substantif.

“Dalam mekanisme DPRD, rakyat tidak lagi punya akses langsung terhadap adu gagasan dan visi para calon. Ini menimbulkan kesan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam memilih pemimpinnya,” katanya.

Untuk itu, Golkar mendorong agar dirumuskan skema baru yang menggabungkan efisiensi sistem DPRD dengan prinsip partisipasi publik. Salah satu opsinya adalah menyelenggarakan debat dan kampanye terbuka sebelum pemilihan dilakukan oleh DPRD.

“Jika ada mekanisme baru yang bisa memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses seleksi calon kepala daerah oleh DPRD, kami di Golkar siap membahas dan merumuskannya,” ujar Sarmuji yang juga legislator dari Dapil Jawa Timur VI tersebut.

Ia menegaskan, partisipasi rakyat tidak harus selalu diwujudkan lewat pencoblosan. Forum debat terbuka, kampanye publik, maupun uji publik yang disiarkan luas dapat menjadi media alternatif untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses.

“Demokrasi kita perlu berkembang sesuai kebutuhan zaman. Tak ada sistem yang sempurna, tapi kita bisa merancang mekanisme yang lebih bijak, efisien, dan tetap menjamin suara rakyat terlibat,” kata dia menutup.

Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here