Spoiler.id – Adian Napitupulu dalam satu perbincangan dengan Akbar Faizal menegaskan: rakyat tak perlu sungkan menagih layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas dasar dari negara. Kenapa? Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari lahir sampai mati, rakyat selalu dipungut pajak. Tak ada transaksi yang bebas dari cengkraman fiskus. Bahkan ketika seorang ibu membeli garam seribu rupiah, di dalamnya terselip pajak. Maka, ketika rakyat menuntut hak dasar, itu bukan kemurahan hati penguasa, melainkan kewajiban negara.
Kesadaran inilah yang membuat publik gelisah melihat rencana Gubernur Helmi Hasan meminjam Rp 2 triliun dari Bank BJB. Sebab, APBD bukanlah dompet pribadi gubernur. Itu adalah amanah kolektif, uang rakyat yang dipungut tanpa kompromi. Jika dipaksa berutang, siapa yang akan menanggung cicilan? Jawabannya jelas: rakyat, lewat pajak dan pengalihan belanja sosial.
Retorika pembangunan jalan dan jembatan tidak bisa menutupi fakta bahwa utang besar berisiko menyeret Bengkulu ke jurang fiskal. Cicilan akan terus menekan, sementara kebutuhan vital rakyat—dari layanan kesehatan, subsidi pendidikan, sampai pemberdayaan ekonomi—bisa terpangkas. Inilah yang dikhawatirkan publik: pajak rakyat yang seharusnya menjadi penopang kesejahteraan, justru dijadikan jaminan utang untuk proyek mercusuar.
Kritik rakyat bukanlah kebencian pada pembangunan, melainkan alarm kewarasan. Rakyat berhak bertanya: apa prioritas kita? Jalan mulus atau rumah sakit layak? Gedung baru atau sekolah berkualitas? Jangan gadaikan masa depan Bengkulu hanya demi obsesi sesaat.
Populi Suprema Lex Esto—keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jika pemerintah berpegang pada asas ini, maka setiap kebijakan fiskal harus tunduk pada prinsip sederhana: apakah ini menyelamatkan rakyat atau justru membebani mereka? Jika jawabannya beban, maka utang itu wajib ditolak. Jika jawabannya keselamatan, barulah bisa diterima.
Editorial ini menegaskan: vox populi, vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan suara itu hari ini jelas: stop utang sembrono, kembalikan APBD untuk rakyat, bukan untuk kepentingan elite.
Oleh: Vox Populi Vox Dei
