Jakarta, Spoiler.id – Dalam lanskap sosial-politik Indonesia yang terus berkembang, istilah feodalisme masih kerap muncul dalam diskusi publik. Bukan sebagai sistem pemerintahan resmi, melainkan sebagai mentalitas sosial yang diam-diam membentuk pola hubungan kekuasaan, cara berpikir, hingga budaya kerja di berbagai lini kehidupan masyarakat.
Feodalisme telah lama ditinggalkan sebagai sistem politik formal. Namun, dalam praktik sosial keseharian, warisan ini masih menunjukkan pengaruh kuat. Ia hidup dalam bentuk relasi hierarkis, loyalitas emosional terhadap atasan, dan sikap pasif terhadap otoritas.
Meski demokrasi dan meritokrasi menjadi cita-cita bangsa, kenyataannya feodalisme kultural tetap bertahan sebagai tantangan laten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Feodalisme sebagai Mentalitas, Bukan Sekadar Sistem
Secara historis, feodalisme berkembang di Eropa abad pertengahan. Kekuasaan dan tanah dimiliki segelintir elite bangsawan, sementara masyarakat bawah menjadi pengikut setia yang tunduk secara sosial dan ekonomi. Relasi ini bersifat personal, vertikal, dan tidak berbasis pada hukum rasional.
Di Indonesia, warisan ini berkembang dalam bentuk yang lebih halus: budaya sungkan, patronase, dan penghormatan berlebihan terhadap status sosial. Sosiolog Koentjaraningrat pernah menyoroti bahwa budaya feodal menciptakan sikap nrimo, enggan berbeda pendapat, dan ketergantungan terhadap tokoh otoritas.
Mentalitas seperti ini menghambat rasionalitas publik, mempersempit ruang partisipasi, dan menghambat perkembangan masyarakat yang kritis.
Tidak Sejalan dengan Demokrasi dan Keadilan Sosial
Feodalisme dalam konteks kekinian bertentangan dengan prinsip demokrasi. Demokrasi menuntut kesetaraan hak dan partisipasi aktif seluruh warga negara. Sebaliknya, budaya feodal menempatkan pemimpin dalam posisi tak tersentuh, seakan berada di atas hukum dan kritik.
Dalam bidang politik, praktik like and loyalty politics masih dominan. Kedekatan personal lebih dihargai daripada kemampuan dan rekam jejak. Ini menyebabkan meritokrasi terpinggirkan dan menciptakan birokrasi yang kaku serta tidak efisien.
Feodalisme juga memperkuat ketidakadilan sosial. Mobilitas vertikal menjadi sulit karena posisi strategis lebih banyak diisi oleh mereka yang memiliki akses sosial, bukan karena prestasi. Hal ini memperlebar jurang antara kelas sosial dan memperlambat pembangunan berbasis kualitas sumber daya manusia.
Politik, Birokrasi, dan Pendidikan Tak Luput dari Bayangan Feodal
Dalam praktik politik, fenomena pemimpin sebagai “raja kecil” masih sering ditemukan. Kritik dianggap sebagai bentuk pembangkangan, bukan sebagai masukan untuk perbaikan. Budaya pencitraan lebih mendominasi ketimbang transparansi dan akuntabilitas.
Di lingkungan birokrasi, loyalitas kepada atasan lebih penting daripada pelayanan kepada publik. Pegawai kerap sibuk menjaga hubungan vertikal daripada menjalankan fungsi profesional. Ini menunjukkan bahwa struktur patron-klien masih menjadi pola utama dalam birokrasi kita.
Dalam dunia pendidikan, relasi antara guru dan murid atau dosen dan mahasiswa masih sangat vertikal. Kritik dianggap kurang ajar, padahal pendidikan modern justru mendorong partisipasi, argumentasi rasional, dan keterbukaan dalam berpikir.
Akar Bertahannya Feodalisme
Feodalisme bertahan bukan karena dijaga secara hukum, melainkan karena hidup dalam struktur sosial dan psikologis masyarakat. Sistem patronase masih kuat, pendidikan kritis belum merata, dan media sosial justru memperkuat hierarki baru berbasis popularitas.
Dalam situasi sosial yang belum stabil, banyak individu merasa lebih aman berada dalam perlindungan figur kuat daripada mempercayai institusi formal. Sementara itu, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan kepatuhan hanya melanggengkan pola pikir hierarkis.
Media sosial, yang seharusnya menjadi ruang egaliter, kini kerap menjadi panggung feodalisme digital. Popularitas menggantikan kompetensi sebagai alat legitimasi sosial, tanpa adanya kontrol rasional atau ruang diskusi sehat.
Transformasi Budaya Jadi Kunci
Meskipun feodalisme tidak lagi menjadi sistem yang diakui secara resmi, ia tetap hidup sebagai cara berpikir dan bertindak. Karena itu, transformasi budaya menjadi langkah penting menuju masyarakat yang adil dan rasional.
Pemimpin harus dilihat sebagai pelayan publik, bukan simbol kekuasaan absolut. Pendidikan harus membentuk keberanian berpikir kritis dan semangat dialogis. Birokrasi harus dibangun atas dasar kompetensi, bukan loyalitas.
Penghormatan kepada yang lebih tua dan tokoh masyarakat tetap relevan, tetapi harus dibedakan dari kepatuhan buta yang menghambat kemajuan. Dalam masyarakat yang demokratis, kesetaraan bukan ancaman terhadap tradisi, melainkan fondasi bagi peradaban yang lebih maju.
Feodalisme mungkin telah mati sebagai sistem politik, tetapi masih hidup sebagai mentalitas sosial. Selama kita masih takut mengkritik tanpa alasan rasional, selama itu pula feodalisme belum benar-benar berakhir di negeri ini.
Oleh: Fajar Setyaning Dwi Putra
