Jakarta, Spoiler.id – Organisasi relawan Projo sejak awal dikenal sebagai salah satu simpul dukungan paling kuat bagi Presiden Joko Widodo. Hubungan timbal balik antara Jokowi dan Projo selama dua periode pemerintahan memberikan keuntungan bagi keduanya: Jokowi mendapatkan dukungan akar rumput yang masif, sementara Projo memperoleh legitimasi politik dan akses kebijakan.
Namun, peta politik nasional berubah ketika kekuasaan berganti. Di bawah kepemimpinan Budi Arie Setiadi, Projo kini menjatuhkan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah ini tanda pudarnya pengaruh Jokowi, atau strategi rasional dalam membaca arah kekuasaan?
Secara sekilas, langkah tersebut mudah dibaca sebagai pengkhianatan terhadap Jokowi. Namun dalam perspektif politik, keputusan itu justru mencerminkan kalkulasi strategis untuk mempertahankan eksistensi dalam dinamika kekuasaan. Seperti yang dijelaskan Jon Elster (1986) dalam teori *rational choice*, keputusan politik bukan semata soal emosi atau loyalitas, melainkan cara memaksimalkan manfaat di tengah keterbatasan.
Selama satu dekade pemerintahan Jokowi, Projo menikmati posisi kuat dengan akses terhadap kebijakan dan sumber daya. Tetapi ketika sang patron lengser, daya tawar tersebut menurun. Dalam konteks inilah, langkah Projo mendukung Prabowo menjadi pilihan rasional untuk menjaga relevansi dan kesinambungan akses politik.
“Projo bukan membelot, tetapi beradaptasi dengan situasi baru. Dukungan kepada Prabowo-Gibran merupakan bentuk kesinambungan perjuangan yang pernah dibangun bersama Jokowi,” ujar salah satu pengamat politik di Jakarta.
Dari sudut pandang ini, Projo berupaya merekontekstualisasi langkah politiknya. Mereka tetap membawa nilai simbolik sebagai pendukung Jokowi, sekaligus membuka ruang baru di bawah pemerintahan baru. Rasionalitas Projo bukan hanya berlandaskan kepentingan material, tetapi juga pada reputasi dan kredibilitas politik yang telah terbentuk.
Fenomena ini menandai babak baru politik relawan di Indonesia. Projo menunjukkan bahwa organisasi relawan kini telah terinstitusionalisasi, tidak lagi sekadar gerakan moral, tetapi juga aktor politik yang memiliki perhitungan strategis. Mereka bergerak di antara idealisme dan pragmatisme, antara kepentingan publik dan keberlangsungan organisasi.
Pertanyaannya kini, apakah perubahan ini berdampak positif bagi demokrasi? Di satu sisi, fleksibilitas politik menciptakan stabilitas dan integrasi elite. Namun di sisi lain, ketika relawan lebih fokus pada kalkulasi politik ketimbang memperjuangkan agenda rakyat, ruang gerakan berbasis nilai bisa menyempit.
Pada akhirnya, langkah Projo mendukung Prabowo bukan sekadar kisah perpindahan dukungan politik. Ini adalah cermin transformasi politik relawan Indonesia yang kian rasional dan realistis. Dalam logika kekuasaan yang cair, Projo memilih menyesuaikan diri—tetap menjaga simbol legitimasi, sambil memastikan eksistensi di bawah peta kekuasaan baru.
