Jakarta. Spoiler.id – Di negara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, ironi masih terus berulang. Masyarakat diberi hak memilih wakilnya, tetapi tidak diberi mekanisme untuk mencopot mereka ketika lalai menjalankan tugas. Fenomena anggota dewan yang mangkir sidang, terseret kasus korupsi, hingga abai terhadap konstituen bukan hal baru. Namun selama masa jabatan belum berakhir, publik tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan mandat tersebut.
Pertanyaan mendasar pun muncul: jika rakyat yang memilih, mengapa bukan rakyat pula yang berhak mencopot? Di tengah meningkatnya kekecewaan publik terhadap kinerja perwakilan politik, wacana recall kembali relevan sebagai upaya mengembalikan prinsip dasar demokrasi. Sebab demokrasi sejati tidak berhenti pada proses elektoral lima tahunan, tetapi membutuhkan koreksi berkelanjutan dari pemilik kedaulatan, yaitu rakyat.
Pentingnya Recall untuk Akuntabilitas
Wakil rakyat duduk di lembaga legislatif berkat suara rakyat. Karena itu publik semestinya memiliki instrumen untuk mencabut mandat apabila kepercayaan telah runtuh. Mekanisme recall memungkinkan pemilih memberhentikan pejabat terpilih ketika mereka gagal menjalankan fungsi perwakilan.
Fakta menunjukkan kegagalan representasi bukan perkara langka. Data tingkat kehadiran rapat anggota DPR masih fluktuatif dan kerap menjadi sorotan publik. Di samping itu, sejumlah legislator tersangkut kasus korupsi, termasuk penyalahgunaan dana reses atau gratifikasi pengawasan.
Ketidakhadiran berulang, minim kontribusi legislasi, hingga tidak transparannya penggunaan dana publik adalah bentuk nyata abainya wakil terhadap mandat rakyat. Namun hingga saat ini, masyarakat tidak memiliki payung hukum untuk menghentikan dampak kelalaian tersebut sebelum masa jabatan berakhir.
Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Swiss, hingga beberapa negara Afrika telah menerapkan recall sebagai bagian dari kontrol kekuasaan. Prinsip yang dijunjung sama: kekuasaan tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan publik.
Dalam konteks teori politik, pandangan John Locke dan Rousseau memastikan rakyat berhak mengganti pemimpin yang bertindak melawan kepentingan publik. Dalam teori principal-agent modern, wakil hanyalah pelaksana mandat yang dapat dicabut ketika penyimpangan terjadi.
Recall Menyehatkan Demokrasi
Penerapan recall bukan ancaman bagi stabilitas politik. Sebaliknya, mekanisme ini memperkuat etika dan disiplin di lembaga perwakilan. Misalnya, jika minimal 50 persen pemilih di suatu daerah mendukung petisi pencopotan, wakil rakyat dapat diberhentikan tanpa harus menimbulkan biaya besar untuk pemilihan ulang. Posisi kemudian dapat digantikan oleh calon peraih suara terbanyak berikutnya, sehingga legitimasi tetap terjaga.
Skema ini mencegah manipulasi internal partai politik yang selama ini menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang memproses pergantian antar waktu (PAW). Publik yang memberikan suara justru tidak diberi ruang untuk menilai kinerja wakilnya sepanjang masa jabatan.
Recall juga menjadi insentif moral bagi legislator agar bekerja maksimal. Mereka sadar bahwa amanah publik dapat hilang kapan saja bila tidak diemban dengan bertanggung jawab. Dengan demikian, posisi publik berubah dari penonton pasif menjadi pengawas aktif yang mampu menjaga integritas kekuasaan.
Saat ini, ketimpangan antara pemilih dan yang dipilih semakin lebar setiap kali muncul pelanggaran etik tanpa tindak lanjut yang tegas. Apabila demokrasi ingin tumbuh dewasa, ruang koreksi oleh rakyat harus dibuka.
Recall bukan alat untuk serangan politik, melainkan mekanisme penyembuh sistem perwakilan. Ia memperkuat demokrasi, memastikan wakil benar-benar bekerja untuk rakyat, dan mengembalikan fungsi pengawasan kepada pemilik kedaulatan.
Demokrasi yang Lebih Bertanggung Jawab
Demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas memilih, tetapi juga kualitas menjaga pilihan itu tetap berada pada jalurnya. Recall adalah pengingat bahwa kedaulatan rakyat tidak berhenti di hari pemungutan suara. Ia hidup setiap hari melalui kemampuan publik mengawasi dan memperbaiki kekuasaan.
Jika kursi di Senayan berasal dari suara rakyat, maka rakyat pula yang seharusnya berhak mencabut mandat ketika kepercayaan telah habis. Demokrasi hanya bernilai ketika suara rakyat tidak hanya didengar saat kampanye, tetapi tetap berdaulat sepanjang waktu.
Oleh : Suprianto Haseng, Penyuluh Antikorupsi Sertifikasi | edukasi dan advokasi antikorupsi.
