Jakarta, Spoiler.id — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Maman Imanul Haq mendesak pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk melindungi ribuan jemaah umrah asal Indonesia yang terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah.
Situasi tersebut dipicu meningkatnya ketegangan pascaserangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang berimbas pada penutupan sejumlah wilayah udara. Dampaknya, jalur penerbangan menuju Arab Saudi maupun rute kepulangan ke Indonesia terganggu dan menyebabkan sebagian jemaah tertahan di berbagai bandara transit.
“Kami sangat prihatin dengan dampak langsung yang dirasakan jemaah umrah Indonesia yang tertahan di sejumlah bandara transit. Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir memastikan mereka dalam kondisi aman, mendapatkan logistik yang cukup, serta kepastian informasi,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan keselamatan warga negara Indonesia harus menjadi prioritas absolut di tengah ketidakpastian geopolitik global. Ia meminta koordinasi lintas sektoral diperkuat, melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, serta Kementerian Perhubungan.
Menurut dia, pemerintah perlu segera menyusun skema mitigasi konkret, mulai dari pendataan jemaah terdampak, pengalihan rute penerbangan, hingga penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah yang telantar di negara transit.
“Kami meminta pemerintah melakukan langkah mitigasi cepat, mulai dari pendataan jemaah terdampak, penyediaan akomodasi, hingga skema pemulangan yang aman jika situasi memungkinkan. Jangan sampai jemaah dibiarkan tanpa kepastian di bandara,” ujarnya.
Perlu pusat informasi resmi
Maman juga menekankan pentingnya pembentukan pusat informasi resmi satu pintu guna mencegah kepanikan keluarga jemaah di Tanah Air. Ia meminta pemerintah aktif memberikan pembaruan berkala agar masyarakat tidak terjebak informasi simpang siur maupun hoaks di media sosial.
“Pemerintah harus menjadi rujukan utama informasi dalam situasi krisis ini. Jangan sampai keluarga jemaah mendapatkan informasi dari sumber yang tidak valid. Kami juga mengimbau penyelenggara travel umrah untuk aktif berkoordinasi dengan KBRI guna memastikan pendampingan jemaah di lapangan,” katanya.
Ia mengimbau para jemaah umrah yang terdampak untuk tetap tenang dan mengikuti arahan otoritas setempat maupun perwakilan RI. Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal perkembangan situasi hingga seluruh WNI dipastikan berada dalam kondisi aman.
Langkah mitigasi pemerintah
Sementara itu, pemerintah melalui Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah melakukan langkah mitigasi terhadap jemaah umrah Indonesia di Arab Saudi menyusul penutupan ruang udara di sejumlah negara kawasan Timur Tengah.
Staf Teknis KUH Jeddah Muhammad Ilham Effendy menyatakan pihaknya telah membentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga shift dan disebar di tiga titik bandara.
“KUH telah membentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga shift dan disebar di tiga titik bandara, yakni Terminal 1, Terminal 2 (eks Saudia), dan Terminal Haji. Langkah ini untuk memastikan pendampingan dan koordinasi berjalan optimal bagi jemaah yang terdampak perubahan jadwal penerbangan,” kata Ilham.
Pemerintah memastikan terus memantau perkembangan situasi keamanan dan berkoordinasi dengan otoritas terkait guna menjamin keselamatan serta kepastian pemulangan jemaah umrah Indonesia.
