Jakarta, Spoiler.id – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menaikkan penanganan dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan. Langkah tersebut menandai peningkatan proses hukum untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan perkembangan itu di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Isir.
Ia menjelaskan, penyidik masih mendalami berbagai kemungkinan dalam perkara tersebut, termasuk menelusuri pihak lain yang diduga menerima hasil penyadapan atau berperan sebagai pengguna akhir (end user).
Pendalaman tersebut tidak hanya menyasar pihak yang sebelumnya disebut dalam perkara, tetapi juga kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyadapan.
“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim,” ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Keempat nama yang disebut dalam perkara tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam penanganan perkara tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta disebut ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik yang digelar pada Selasa (10/11/2026).
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung selama periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi sebagaimana mestinya.
Selain Presiden Prabowo, aktivitas penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dalam perkara pokok dugaan penyadapan, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.
Sementara itu, peningkatan penanganan dugaan makar ke tahap penyidikan merupakan proses hukum tersendiri dari perkara pokok dugaan penyadapan.
Penyidik masih harus mendalami unsur-unsur pidana, mengumpulkan alat bukti, serta menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki keterlibatan sebelum menentukan pertanggungjawaban hukum dalam perkara tersebut.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2026

















































