Raffi Ahmad Minta Maaf, Siapkan Rp15 Miliar untuk Bantu Korban Bencana

0
23

Jakarta, Spoiler.id – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menyampaikan permohonan maaf atas polemik kerja sama endorsement dengan Kementerian Kebudayaan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Raffi menegaskan tidak bermaksud membela diri atas persoalan tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab dan respons terhadap keresahan masyarakat, dia bersama personel grup The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya korban bencana.

Permohonan maaf tersebut disampaikan Raffi melalui sebuah video yang diunggah di akun resmi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Dalam pernyataannya, Raffi menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Sementara kerja sama dengan KKP dilakukan setelah dirinya menduduki jabatan tersebut.

“Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf,” kata Raffi sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Selasa (17/11/2026).

Raffi bersama Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

Dana tersebut direncanakan digunakan untuk pembangunan bendungan, penyediaan dukungan logistik, serta berbagai bentuk bantuan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

Pelaksanaan penyaluran bantuan akan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar tepat sasaran. Untuk tahap awal, bantuan difokuskan kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Pidie Jaya dan Gayo Lues, Aceh.

Raffi juga membuka kemungkinan penyaluran bantuan ke wilayah lain yang membutuhkan.

Dia menegaskan dana tersebut tidak berasal dari pemotongan honor kru, pekerja, pelaku UMKM lokal, maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam produksi konten selama kerja sama berlangsung.

Menurut Raffi, dana bantuan bersumber dari uang pribadinya serta honor yang diterima Ariel, Gading, dan Desta dari kerja sama dengan KKP.

Terbuka terhadap pemeriksaan

Selain menyampaikan permohonan maaf, Raffi menyatakan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

“Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Raffi juga mengungkapkan bahwa pada 2024 dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kelanjutan aktivitasnya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan bentuk kerja sama lainnya.

Menurut dia, saat itu KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan.

Meski demikian, Raffi mengakui jabatan yang diembannya memiliki tanggung jawab terhadap aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan publik.

“Saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang,” katanya.

Raffi apresiasi kritik masyarakat

Dalam pernyataan penutupnya, Raffi menyampaikan terima kasih atas berbagai kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat terkait polemik tersebut.

Dia menilai kepercayaan publik tidak cukup dipulihkan melalui pernyataan maupun permintaan maaf, tetapi harus dibuktikan melalui keputusan, tindakan, dan konsistensi.

“Soal kritikan, saran yang disampaikan dalam bentuk apa pun adalah bagian dari demokrasi,” ujarnya.

Awal mula polemik endorsement

Polemik kerja sama endorsement tersebut mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan delapan paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Kebudayaan dan KKP dengan penyedia PT Rans Animasi Indonesia.

Nilai keseluruhan pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp14,7 miliar. ICW menduga terdapat potensi konflik kepentingan karena Raffi merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Menanggapi temuan tersebut, RANS sebelumnya menyatakan nilai pengadaan merupakan bagian dari empat kampanye promosi, bukan sekadar biaya untuk mengunggah konten di media sosial. Perusahaan juga menyebut pengadaan dilakukan melalui mekanisme resmi.

Sementara itu, KKP menyatakan kerja sama tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan kementerian. KPK juga menyampaikan akan mendalami temuan yang disampaikan ICW tersebut.

Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2026

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here