Jakarta, Spoiler.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Putusan tersebut dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar secara tertutup di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Eko dinyatakan melakukan pelanggaran etik berupa perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH.
“Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH,” kata Trunoyudo.
Dia menjelaskan, dalam persidangan terungkap dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal terhadap sistem milik Polri yang digunakan dalam aktivitas penyadapan tanpa prosedur dan mekanisme profesional.
Sidang KKEP tersebut dipimpin Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota, dengan Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota.
Adapun anggota komisi terdiri atas Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Dalam perkara etik tersebut, Eko diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Keempatnya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam penanganan perkara tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta disebut ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Sebelum Eko, Polri juga telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik yang berlangsung pada 10 November 2026.
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung sepanjang periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi sebagaimana mestinya.
Selain Presiden Prabowo, aktivitas penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dalam perkara pidana tersebut, keempat tersangka dijerat sejumlah ketentuan, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
Penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2026

















































