Jakarta, Spoiler.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menilai kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan kecerdasan buatan (AI) instan serta akses media sosial bagi anak merupakan langkah penting untuk melindungi tumbuh kembang generasi muda di era digital.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tujuh menteri tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau TUNAS.
Atalia mengatakan regulasi tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi digital dengan perlindungan anak dari berbagai dampak negatif di ruang digital.
“Teknologi digital dan kecerdasan buatan adalah keniscayaan zaman. Namun, kita tidak boleh membiarkan anak-anak mengaksesnya tanpa batas dan tanpa pendampingan,” kata Atalia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah membatasi penggunaan AI generatif instan bagi siswa jenjang SD hingga SMA, termasuk layanan seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude guna mencegah dampak negatif terhadap perkembangan kognitif anak.
Menurut Atalia, pembatasan tersebut penting agar proses pembelajaran tetap menekankan kemampuan berpikir mandiri pada siswa.
“Anak-anak perlu belajar proses berpikir, bukan sekadar menerima jawaban instan dari mesin. Jika proses berpikir itu dilewati, maka berisiko menciptakan generasi yang cepat mendapatkan jawaban tetapi lemah dalam memahami persoalan,” ujarnya.
Selain pembatasan penggunaan AI, pemerintah juga mengatur akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun melalui regulasi tersebut. Penertiban akun anak pada berbagai platform digital seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, hingga Roblox direncanakan mulai dilakukan secara bertahap pada 28 Maret 2026.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan tren kebijakan global yang mulai memperketat akses media sosial bagi anak guna melindungi kesehatan mental serta keamanan digital mereka.
Data UNICEF menunjukkan lebih dari 70 persen anak usia sekolah telah terpapar internet sejak usia dini. Sementara riset Common Sense Media mencatat anak usia 8–12 tahun rata-rata menghabiskan sekitar lima jam per hari di depan layar digital.
Atalia menilai regulasi tersebut perlu diikuti penguatan literasi digital bagi orang tua, guru, dan siswa agar pemanfaatan teknologi tetap sehat serta bertanggung jawab.
“Tujuan dari kebijakan ini bukan melarang teknologi, tetapi memastikan anak-anak kita siap secara mental, intelektual, dan sosial sebelum benar-benar terjun ke dunia digital yang kompleks,” katanya.
Ia juga mendorong pengembangan kurikulum pembelajaran kecerdasan buatan secara bertahap serta penyediaan platform edukasi digital yang ramah anak agar teknologi dapat dimanfaatkan secara produktif tanpa menimbulkan ketergantungan.
