Jakarta, Spoiler.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendukung rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan sepeda motor listrik kepada guru honorer di berbagai daerah.
Kendaraan roda dua tersebut sebelumnya dibeli untuk kebutuhan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Yahya, pengalihan aset menjadi hibah merupakan solusi terbaik agar barang yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saat rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari menyampaikan bahwa sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah. Saya setuju dengan rencana tersebut,” kata Yahya dalam keterangannya, Sabtu (20/6).
Meski mendukung rencana hibah, politikus Partai Golkar itu mengaku sejak awal tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk operasional SPPG.
Ia menilai kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan riil para pengelola dapur program pemenuhan gizi karena tugas operasional mereka tidak memerlukan mobilitas tinggi.
Selain itu, Yahya mengungkapkan Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan terkait proyek pengadaan motor listrik tersebut sehingga fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran BGN pada periode sebelumnya tidak berjalan optimal.
Ia juga menyoroti proses pengadaan yang dinilai kurang profesional karena perusahaan penyedia kendaraan disebut tidak memiliki jaringan dealer maupun layanan purna jual yang memadai.
Tidak hanya itu, Yahya menilai perlu dilakukan pendalaman terkait dugaan penggelembungan harga dalam pengadaan motor listrik tersebut.
Terlepas dari berbagai catatan kritis itu, Yahya mengapresiasi langkah Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang berupaya mengoptimalkan pemanfaatan aset negara yang telah dibeli.
Sebelumnya, Agustina menjelaskan motor listrik operasional SPPG tersebut merupakan pengadaan pada masa kepemimpinan BGN sebelumnya.
Menurut dia, BGN akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan proses pemanfaatan aset berjalan sesuai ketentuan hukum dan administrasi.
“Kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan. Poinnya, bukan hanya motor, tetapi seluruh aset yang sudah dibelanjakan pada 2025, termasuk perangkat teknologi informasi, ingin kami maksimalkan pemanfaatannya,” ujar Agustina usai rapat di Kompleks Parlemen.
Ia menjelaskan evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap motor listrik, tetapi juga mencakup berbagai aset lain yang dibeli pada 2025, seperti laptop, perangkat Internet of Things (IoT), dan kamera pengawas atau CCTV.
Langkah optimalisasi aset tersebut menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran BGN pada 2026.
Agustina menegaskan pengadaan baru dengan fungsi yang sama tidak akan kembali dianggarkan apabila aset serupa yang dibeli sebelumnya masih dapat dimanfaatkan.
“Itu salah satu cara kami menyisir anggaran 2026. Jika output-nya sama dengan yang sudah ada pada 2025, maka tidak akan kami anggarkan lagi pada 2026,” katanya.
