Bengkulu, Spoiler.id – Sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk “Geopolitik Global dan Pengaruhnya terhadap Kedaulatan Indonesia” di Aula Taman Wisata Mangrove Badrika Bengkulu, Minggu (21/6/2026) malam. Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi sekaligus wadah konsolidasi mahasiswa dalam menyikapi berbagai persoalan nasional dan daerah yang berkembang di tengah dinamika geopolitik dunia.
Dialog yang dihadiri perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dewan mahasiswa, senat mahasiswa, serta organisasi kemahasiswaan dari berbagai kampus di Bengkulu itu bertujuan memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap perkembangan geopolitik global dan dampaknya terhadap Indonesia. Selain itu, forum tersebut juga menjadi sarana mempertegas peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Presiden Mahasiswa BEM Universitas Bengkulu, M. Ghifar Alfarizsy, mengapresiasi Dewan Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menginisiasi dan memfasilitasi terselenggaranya dialog kebangsaan tersebut. Menurutnya, forum seperti ini penting untuk melahirkan gagasan, pemikiran, serta langkah-langkah strategis yang dapat diwujudkan mahasiswa dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan.
Ghifar menilai tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi global saat ini yang ditandai meningkatnya ketegangan dan konflik di berbagai kawasan dunia. Namun demikian, ia menegaskan bahwa situasi geopolitik internasional tidak boleh menggeser prinsip dasar kedaulatan Indonesia yang berada di tangan rakyat.
“Kami ingin memastikan bahwa hari ini dan ke depan kedaulatan Indonesia tetap berada pada hakikatnya, yaitu berada di tangan rakyat. Karena itu, kami menolak segala bentuk perpecahan maupun upaya-upaya yang dapat mengganggu persatuan bangsa,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fenomena pelabelan terhadap mahasiswa maupun kelompok masyarakat sipil yang menyampaikan kritik kepada pemerintah. Menurut Ghifar, kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa dan bagian dari upaya memperbaiki kebijakan publik agar lebih berpihak kepada masyarakat.
“Sering kali mahasiswa atau masyarakat sipil yang bersuara justru dicap sebagai pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Padahal kritik yang disampaikan lahir dari keresahan masyarakat dan merupakan bagian dari upaya memperbaiki kebijakan yang ada,” katanya.
Lebih lanjut, Ghifar menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal berbagai program pemerintah agar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Beberapa program yang menjadi perhatian mahasiswa antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurutnya, implementasi kedua program tersebut harus dilakukan secara transparan, efektif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Senada dengan itu, Presiden Mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Andika Saputra, mengatakan bahwa dialog kebangsaan tersebut digelar untuk membangun sikap kritis mahasiswa dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh berbagai isu yang beredar di tengah masyarakat. Sebaliknya, mahasiswa harus mampu melakukan kajian yang mendalam, objektif, dan berdasarkan fakta terhadap setiap kebijakan maupun persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
“Mahasiswa harus kritis dalam melihat dan mengkaji isu-isu yang benar-benar terjadi dan berpotensi merugikan rakyat. Karena itu, kami berupaya menyatukan perspektif dan visi mahasiswa Bengkulu dalam menyikapi berbagai kebijakan yang ada saat ini,” ujar Andika.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pengawasan tersebut diperlukan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Sebagai bagian dari mekanisme check and balance, mahasiswa akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat melalui kritik yang konstruktif. Namun demikian, ia menegaskan bahwa mahasiswa menolak segala bentuk aksi maupun demonstrasi yang didorong oleh kepentingan politik tertentu dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
“Kami menolak gerakan yang ditunggangi kepentingan kelompok tertentu atau oligarki. Mahasiswa harus tetap berdiri di atas kepentingan rakyat dan menjaga Indonesia tetap demokratis,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Presiden Mahasiswa Universitas Hazairin Bengkulu, Pajar Pratama Putra. Ia menilai dialog publik merupakan sarana penting untuk meningkatkan kesadaran intelektual mahasiswa dalam memahami berbagai persoalan kebangsaan secara komprehensif.
Selain itu, Pajar menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah daerah terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat maupun mahasiswa. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat kualitas demokrasi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Mahasiswa memiliki tugas untuk mengkritisi kebijakan secara objektif dan konstruktif. Pemerintah juga perlu membuka ruang komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat dan mahasiswa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Poltekkes Kementerian Kesehatan Bengkulu, Vito Dikrafai Simbolon, mengingatkan agar mahasiswa tidak bersikap apatis terhadap kondisi bangsa. Ia menilai pemahaman terhadap perkembangan geopolitik internasional sangat penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan maupun propaganda yang beredar di ruang publik.
Ketua Senat Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Haikal Fidi Akbar, juga menekankan bahwa setiap gerakan mahasiswa harus dilandasi kajian ilmiah yang objektif dan berdasarkan fakta. Menurutnya, sikap kritis mahasiswa harus tetap berada dalam koridor akademik serta tidak dipengaruhi oleh provokasi yang dapat mengaburkan substansi perjuangan.
“Kami ingin setiap sikap dan gerakan mahasiswa berangkat dari kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan kebenaran. Dengan demikian, kritik yang disampaikan benar-benar menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan,” katanya.
Dialog kebangsaan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Pengamat Geopolitik dan Media Yusup Rahman Hakim, M.Ipol., Ekonom Bengkulu Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, M.Si., serta pegiat hak asasi manusia Mufti Makarimal Ahlaq, S.H.I., M.A.
Dosen UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Ifansyah Putra, M.Sos., yang turut hadir dalam kegiatan itu mengapresiasi inisiatif mahasiswa menyelenggarakan dialog kebangsaan. Menurutnya, berbagai gejolak geopolitik nasional maupun global harus disikapi secara positif dan dijadikan momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan.
Ia menegaskan bahwa sikap kritis mahasiswa perlu diwujudkan melalui pendekatan ilmiah maupun gerakan sosial yang tetap menjunjung tinggi hukum dan menolak tindakan anarkis. Menurutnya, dialog dan diskusi berbasis data merupakan salah satu instrumen penting dalam mengawal cita-cita kemerdekaan dan pembangunan bangsa.
Melalui forum tersebut, mahasiswa Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah, memperkuat budaya diskusi berbasis kajian ilmiah, serta menjaga peran sebagai kontrol sosial. Komitmen tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, demokratis, dan senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat.Berikut naskah berita sekitar 800 kata dengan gaya jurnalistik formal sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Mahasiswa Bengkulu Tegaskan Komitmen Jaga Kedaulatan dan Demokrasi Melalui Dialog Kebangsaan
BENGKULU – Sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk “Geopolitik Global dan Pengaruhnya terhadap Kedaulatan Indonesia” di Aula Taman Wisata Mangrove Badrika Bengkulu, Minggu (21/6/2026) malam. Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi sekaligus wadah konsolidasi mahasiswa dalam menyikapi berbagai persoalan nasional dan daerah yang berkembang di tengah dinamika geopolitik dunia.
Dialog yang dihadiri perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dewan mahasiswa, senat mahasiswa, serta organisasi kemahasiswaan dari berbagai kampus di Bengkulu itu bertujuan memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap perkembangan geopolitik global dan dampaknya terhadap Indonesia. Selain itu, forum tersebut juga menjadi sarana mempertegas peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Presiden Mahasiswa BEM Universitas Bengkulu, M. Ghifar Alfarizsy, mengapresiasi Dewan Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menginisiasi dan memfasilitasi terselenggaranya dialog kebangsaan tersebut. Menurutnya, forum seperti ini penting untuk melahirkan gagasan, pemikiran, serta langkah-langkah strategis yang dapat diwujudkan mahasiswa dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan.
Ghifar menilai tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi global saat ini yang ditandai meningkatnya ketegangan dan konflik di berbagai kawasan dunia. Namun demikian, ia menegaskan bahwa situasi geopolitik internasional tidak boleh menggeser prinsip dasar kedaulatan Indonesia yang berada di tangan rakyat.
“Kami ingin memastikan bahwa hari ini dan ke depan kedaulatan Indonesia tetap berada pada hakikatnya, yaitu berada di tangan rakyat. Karena itu, kami menolak segala bentuk perpecahan maupun upaya-upaya yang dapat mengganggu persatuan bangsa,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fenomena pelabelan terhadap mahasiswa maupun kelompok masyarakat sipil yang menyampaikan kritik kepada pemerintah. Menurut Ghifar, kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa dan bagian dari upaya memperbaiki kebijakan publik agar lebih berpihak kepada masyarakat.
“Sering kali mahasiswa atau masyarakat sipil yang bersuara justru dicap sebagai pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Padahal kritik yang disampaikan lahir dari keresahan masyarakat dan merupakan bagian dari upaya memperbaiki kebijakan yang ada,” katanya.
Lebih lanjut, Ghifar menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal berbagai program pemerintah agar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Beberapa program yang menjadi perhatian mahasiswa antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurutnya, implementasi kedua program tersebut harus dilakukan secara transparan, efektif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Senada dengan itu, Presiden Mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Andika Saputra, mengatakan bahwa dialog kebangsaan tersebut digelar untuk membangun sikap kritis mahasiswa dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh berbagai isu yang beredar di tengah masyarakat. Sebaliknya, mahasiswa harus mampu melakukan kajian yang mendalam, objektif, dan berdasarkan fakta terhadap setiap kebijakan maupun persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
“Mahasiswa harus kritis dalam melihat dan mengkaji isu-isu yang benar-benar terjadi dan berpotensi merugikan rakyat. Karena itu, kami berupaya menyatukan perspektif dan visi mahasiswa Bengkulu dalam menyikapi berbagai kebijakan yang ada saat ini,” ujar Andika.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pengawasan tersebut diperlukan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Sebagai bagian dari mekanisme check and balance, mahasiswa akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat melalui kritik yang konstruktif. Namun demikian, ia menegaskan bahwa mahasiswa menolak segala bentuk aksi maupun demonstrasi yang didorong oleh kepentingan politik tertentu dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
“Kami menolak gerakan yang ditunggangi kepentingan kelompok tertentu atau oligarki. Mahasiswa harus tetap berdiri di atas kepentingan rakyat dan menjaga Indonesia tetap demokratis,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Presiden Mahasiswa Universitas Hazairin Bengkulu, Pajar Pratama Putra. Ia menilai dialog publik merupakan sarana penting untuk meningkatkan kesadaran intelektual mahasiswa dalam memahami berbagai persoalan kebangsaan secara komprehensif.
Selain itu, Pajar menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah daerah terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat maupun mahasiswa. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat kualitas demokrasi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Mahasiswa memiliki tugas untuk mengkritisi kebijakan secara objektif dan konstruktif. Pemerintah juga perlu membuka ruang komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat dan mahasiswa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Poltekkes Kementerian Kesehatan Bengkulu, Vito Dikrafai Simbolon, mengingatkan agar mahasiswa tidak bersikap apatis terhadap kondisi bangsa. Ia menilai pemahaman terhadap perkembangan geopolitik internasional sangat penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan maupun propaganda yang beredar di ruang publik.
Ketua Senat Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Haikal Fidi Akbar, juga menekankan bahwa setiap gerakan mahasiswa harus dilandasi kajian ilmiah yang objektif dan berdasarkan fakta. Menurutnya, sikap kritis mahasiswa harus tetap berada dalam koridor akademik serta tidak dipengaruhi oleh provokasi yang dapat mengaburkan substansi perjuangan.
“Kami ingin setiap sikap dan gerakan mahasiswa berangkat dari kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan kebenaran. Dengan demikian, kritik yang disampaikan benar-benar menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan,” katanya.
Dialog kebangsaan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Pengamat Geopolitik dan Media Yusup Rahman Hakim, M.Ipol., Ekonom Bengkulu Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, M.Si., serta pegiat hak asasi manusia Mufti Makarimal Ahlaq, S.H.I., M.A.
Dosen UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Ifansyah Putra, M.Sos., yang turut hadir dalam kegiatan itu mengapresiasi inisiatif mahasiswa menyelenggarakan dialog kebangsaan. Menurutnya, berbagai gejolak geopolitik nasional maupun global harus disikapi secara positif dan dijadikan momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan.
Ia menegaskan bahwa sikap kritis mahasiswa perlu diwujudkan melalui pendekatan ilmiah maupun gerakan sosial yang tetap menjunjung tinggi hukum dan menolak tindakan anarkis. Menurutnya, dialog dan diskusi berbasis data merupakan salah satu instrumen penting dalam mengawal cita-cita kemerdekaan dan pembangunan bangsa.
Melalui forum tersebut, mahasiswa Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah, memperkuat budaya diskusi berbasis kajian ilmiah, serta menjaga peran sebagai kontrol sosial. Komitmen tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, demokratis, dan senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat.
