Spoiler.id – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bengkulu Utara mendatangi Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu Utara, untuk menyampaikan keluhan dan jeritan hati dari ribuan perangkat desa Bengkulu Utara terkait belum diterimanya siltap dan tunjangan selama dua bulan tahun 2024 ini.
Rombongan PPDI yang dipimpin oleh Ibnu Majah selaku ketua PPDI Provinsi Bengkulu dan didampingi oleh Basuki Rahmat selaku ketua PPDI Bengkulu Utara, Riswanto sebagai pengurus PPDI Bengkulu Utara, Suhri sebagai ketua PPDI Kecamatan Kota Arga Makmur, dan Noprianto sebagai pengurus PPDI Kota Arga Makmur, diterima langsung oleh Sekda Bengkulu Utara Fitriansyah, Asisten 1 Rahmad Hidayat, dan Kadis Kesehatan BU Samsul Muarif di ruang sekda Bengkulu Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Ibnu Majah selaku perwakilan dari ribuan perangkat desa menyampaikan keluhan mereka bahwa sampai saat ini mereka belum menerima gaji. Dengan jumlah 2.250 perangkat desa ditambah dengan keluarga mereka yang rata-rata berjumlah 1 orang, maka total keseluruhan mencapai 7000 orang. Selain itu, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sangat mengharapkan agar gaji mereka segera dibayarkan.
“Izinkan kami menyampaikan keluhan dan jeritan hati kami sebagai perwakilan ribuan perangkat desa di Bengkulu Utara. Kami sudah bekerja keras untuk melayani masyarakat, namun sampai saat ini kami belum menerima gaji kami. Kami meminta hak kami untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makan, membayar tagihan listrik dan air, serta membayar pinjaman bank. Namun kendala APBD membuat gaji kami belum bisa dibayarkan. Oleh karena itu, kami datang ke Pemda Bengkulu Utara untuk mengetahui sejauh mana kemajuan APBD tersebut,” ungkap Ibnu Majah.
Ibnu Majah juga menjelaskan bahwa perangkat desa sudah menjalankan tugas mereka dengan baik, sesuai dengan edaran bupati Bengkulu Utara untuk masuk kerja pukul 7.30 dan pulang pukul 16.00 WIB. Selain itu, Presiden juga sudah menginstruksikan agar siltap kepala desa dan perangkat desa dibayarkan setiap bulannya. Namun hingga bulan kedua, mereka belum mendapatkan gaji tersebut karena kendala registrasi APBD dari Pemprov Bengkulu. Mereka juga sudah bekerja untuk membuat RKPDes, APBDesa, dan mengajukan pencairan ADD dan DD, namun sayangnya bantuan seperti BLT DD juga belum bisa dicairkan.
“Kami berharap Pemda Bengkulu Utara dan Pemprov Bengkulu bisa mendengarkan jeritan hati kami dan memberikan nomor registrasi APBD sehingga kami dapat menerima gaji yang sudah seharusnya kami terima. Kami ingin kedua pemimpin ini merendahkan hati mereka untuk mendengarkan keluhan kami sebagai perangkat desa Bengkulu Utara,” kata Ibnu Majah.
Ibnu Majah menambahkan bahwa pihak perangkat desa masih menunggu kebijakan dari Pemda Bengkulu Utara. Jika hingga akhir bulan ini tidak ada kejelasan, ribuan perangkat desa akan mendatangi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan membawa anggota keluarga mereka. Mereka akan menyampaikan kondisi dan kebutuhan sehari-hari mereka, terutama menjelang bulan Ramadan.
Sekda Bengkulu Utara Fitriansyah menyampaikan, memang benar saat ini banyak yang mengeluh, bukan parades atau dari desa saja, semua Termasuk juga Tanaga honorer kami juga, termasuk kegiatan baik itu kegiatan rutin kantor maupun pembangunan serta lainnya belum bisa di jalankan, karena kendala APBD kita, ya insya Allah hari ini registrasi dari Pemprov APBD kita keluar, Kita terus komunikasi dengan pihak Pemprov Bengkulu baik dengan pak gubernur, sekda dan pihak lainnya, informasi yang kami peroleh nomor registrasi akan keluar hari ini, Selasa 20 Februari 2024.
Ya mudah-mudahan keluar hari ini bisa di proses seminggu yang akan datang maka akhir februari ini bisa kita ajukan pencairan, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) karena kedua anggaran tersebut masuk dalam APBD, ketika mau mengajukan pasti di minta nomor Perda Bengkulu Utara. Ujar nya.
Pewarta: Yulisman
Editor : Man Saheri
