Spoiler.id – Kapan Zulkifli Hasan Gantian Diperiksa Jaksa Agung, Ganti Tom Lembong?
Rakyat Bengkulu tidak naif. Mereka menyaksikan DPR RI dan Pemerintah melalui Menteri Hukum Supratman Andi Agtas serta perwakilan DPR Sufmi Dasco Ahmad, resmi mendukung abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Alasannya? Demi persatuan menyambut 17 Agustus ke-80. Rakyat masih bisa terima. Abolisi dan amnesti adalah hak konstitusional Presiden — jalan politik hukum untuk menutup konflik demi kepentingan bangsa yang lebih besar.
Setidaknya, alasan hukumnya jelas, dasar konstitusinya ada, dan Presiden bertanggung jawab secara terbuka.
Tapi di Bengkulu Rakyat Protes ?
Rakyat justru marah melihat bagaimana Helmi Hasan, Gubernur Bengkulu yang sedang diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi PAD Megamall, dipanggil secara istimewa — bukan di Bengkulu, melainkan di Kantor Kejaksaan Agung di Jakarta, hanya karena “beliau kebetulan ada di Jakarta dan mau kooperatif.”
Di mana logikanya? Rakyat kecil yang jadi saksi dipanggil paksa kalau mangkir, apalagi status saksi dugaan korupsi.
Tapi untuk Helmi Hasan, ada tongkat sakti yang membuka jalur VIP di Jakarta. Tongkat kayu yang diserahkan Helmi Hasan ke Jaksa Agung ST Burhanuddin tanggal 2 Juni lalu kini jadi simbol: apakah hukum Indonesia tunduk pada tongkat Helmi?
Tom Lembong Abolisi, Zulkifli Hasan Kapan Dipanggil Jaksa Agung?
Rakyat makin bertanya: Kenapa Zulkifli Hasan, kakak Helmi Hasan, yang juga pernah duduk di kursi Menteri Perdagangan, tidak pernah disentuh dalam kasus gula impor yang menjerat Lembong?
Zulkifli Hasan dan Tom Lembong memimpin kementerian yang sama, pada rentang periode yang beririsan.
Kalau benar ada benang merah impor gula, kenapa hanya Lembong dihukum, lalu diampuni presiden, sementara Zulkifli Hasan tetap aman berdiri di pusaran elite PAN, partai yang juga menaungi Helmi Hasan?
Rakyat Tahu Mana Yang Masih Beradab
Abolisi Tom Lembong oleh Presiden Prabowo rakyat bisa terima, karena dasarnya konstitusi, transparan, dan ada tanggung jawab moral di tangan Presiden.
Tapi perlakuan istimewa Helmi Hasan — diperiksa di Jakarta, diselimuti simbol tongkat sakti — adalah pengkhianatan pada prinsip Equality Before The Law.
Itu bukan abolisi konstitusional — itu penghinaan akal sehat rakyat Bengkulu.
Di mana Sila Ke-5 Pancasila?
Di mana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945?
Di mana pidato Presiden Prabowo 1 Juni di BPIP: “Siapa pun dia, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu”?
Suara Rakyat, Bukan Tongkat
Kalau hukum tunduk pada tongkat Helmi Hasan, rakyat Bengkulu siap melawan dengan suara mereka: Vox Populi Vox Dei, suara rakyat bengkulu mencari keadilan adalah suara Tuhan.
Jangan biarkan satu keluarga elite menyulap keadilan dengan simbol-simbol kosong.
Kalau abolisi Lembong untuk persatuan, rakyat rela.
Tapi kalau tongkat Helmi Hasan untuk membelah hukum, rakyat Bengkulu akan berdiri paling depan berkata: Lawan!
Opini Publik: Vox Populi Vox Dei
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
