Jakarta, Spoiler.id – Kelesuan ekonomi rakyat akhir-akhir ini kian terasa, meski data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan mencapai 5,2 persen. Di sisi lain, DPR justru menaikkan pendapatan melalui beragam tunjangan, sementara pajak rakyat—terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)—melonjak berlipat ganda. Kondisi ini menimbulkan keresahan dan memicu protes di sejumlah daerah, termasuk Pati.
Tragedi wafatnya almarhum Affan Kurniawan dalam dinamika protes semakin memperdalam rasa sakit rakyat. Hubungan antara masyarakat dengan elite ekonomi, politik, dan aparat kerap dianggap timpang. Kepolisian, dalam banyak kasus, sering menjadi garda terdepan menghadapi gejolak rakyat yang sejatinya bersumber dari kebijakan elite.
Dalam situasi seperti ini, Presiden diharapkan menunjukkan empati nyata kepada rakyat. Salah satu langkah simbolik yang dapat ditempuh ialah dengan pemotongan gaji pejabat negara. Sebab, jabatan publik sejatinya merupakan masa pengabdian, bukan ladang untuk mencari kekayaan.
Praktik Baik Pemotongan Gaji
Indonesia dapat menengok praktik baik yang dilakukan sejumlah negara maupun organisasi. Muhammadiyah, misalnya, kerap disebut sebagai organisasi besar dengan aset melimpah. Namun seluruh pejabat di Muhammadiyah tidak digaji saat menjabat. Mereka tetap menerima upah sebagai dosen, dokter, atau profesional, tetapi ketika dipercaya memimpin organisasi, jabatan itu dijalani tanpa gaji.
Model pengabdian seperti ini seharusnya bisa menjadi contoh bagi pejabat publik. Bahwa posisi yang diemban adalah amanah untuk melayani umat, bangsa, dan negara.
Selain itu, ada pula contoh dari beberapa negara:
-
Selandia Baru (2020): Perdana Menteri dan para menteri memangkas gaji 20 persen sebagai solidaritas di masa pandemi.
-
Singapura (2020): Presiden, menteri, hingga anggota parlemen sepakat memotong gaji 1–3 bulan demi meringankan beban negara saat pandemi.
-
India (2020): Anggota parlemen dan menteri memangkas gaji 30 persen untuk membantu penanganan pandemi.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pejabat negara dapat menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Saat ekonomi rakyat melemah, pemotongan gaji pejabat bukan hanya simbol, tetapi wujud keberpihakan nyata.
Oleh: Prof Dr Bambang Setiaji, Ketua Diktilitbang PP Muhammadiyah
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
