Spoiler.id – “Maluku adalah masa lalu, Jawa adalah masa kini, dan Sumatera adalah masa depan.” Kalimat berbahasa Belanda yang kerap dikutip itu terdengar seperti pujian, namun sesungguhnya merupakan peta besar rencana eksploitasi kolonial pada awal abad ke-20.
Bung Hatta dan para pemuda Sumatera sempat merasa tersanjung ketika pulau mereka disebut sebagai masa depan. Namun kesadaran segera tumbuh bahwa “masa depan” yang dimaksud bukanlah kesejahteraan rakyat, melainkan babak baru bagi mesin kapitalisme kolonial. Maluku telah diperas, Jawa sedang diolah, dan Sumatera dipersiapkan sebagai sasaran berikutnya.
Belanda memang tidak sepenuhnya sempat menguras Sumatera sebelum meninggalkan Indonesia. Ironisnya, setelah republik berdiri, praktik eksploitasi justru berlanjut dengan wajah yang lebih keras dan sering kali dilakukan oleh bangsa sendiri.
Kemerdekaan seakan memberi ruang tanpa batas bagi mereka yang berkuasa untuk menebang hutan, menggali perut bumi, dan mengangkut kekayaan alam tanpa perhitungan terhadap masa depan. Sumatera, dengan hutan lebat dan sumber daya alam yang melimpah, kerap diperlakukan semata sebagai ladang ekonomi, bukan sebagai ruang hidup yang harus dijaga.
Kekayaan alam yang seharusnya menjadi anugerah berubah menjadi sumber bencana. Banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kabut asap menjadi pemandangan berulang yang menyisakan luka ekologis dan penderitaan sosial.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana kemerdekaan bermakna jika pola pengelolaan sumber daya masih meniru, bahkan melampaui, metode kolonial? Bencana ekologis di Sumatera kerap hadir lebih cepat daripada kebijakan negara yang mampu mencegahnya.
Apa yang terjadi di Sumatera hari ini menjadi peringatan bagi wilayah lain. Jika pola perampasan sumber daya terus dibiarkan, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua berada dalam antrean risiko yang sama.
Eksplorasi alam pada dasarnya bukanlah kesalahan. Bumi memang disediakan untuk menopang kehidupan manusia. Namun pengelolaannya menuntut tanggung jawab, keberlanjutan, serta pandangan jangka panjang yang melampaui kepentingan sesaat dan masa jabatan.
Perilaku segelintir pihak yang meraup keuntungan lalu meninggalkan kerusakan ekologis bagi masyarakat luas ibarat melubangi perahu di tengah laut. Lubang itu mungkin tampak kecil, tetapi dampaknya pasti menghancurkan semua penumpang.
Karena itu, sebelum kerusakan menjadi tak terpulihkan, suara masyarakat dan tindakan negara harus berjalan beriringan. Ketika perahu bersama ini bocor, tidak ada satu pun yang benar-benar selamat.
Oleh: Dr Syahid Arsjad, Ketua Departemen Teknik Unhas
