Bengkulu, Spoiler.id – Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan klarifikasi atas pemberitaan terkait dugaan pelanggaran di lingkungan Biro Umum, sekaligus menegaskan komitmen dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah melalui berbagai langkah efisiensi.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, didampingi Asisten I Setda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Khairil Anwar serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rusmayadi, menyampaikan bahwa seluruh jajaran yang disebut dalam pemberitaan telah dimintai keterangan.
“Kami sudah melakukan klarifikasi kepada seluruh pihak, mulai dari kepala biro, kepala bagian, hingga ASN terkait. Tidak ada yang mengakui isi pemberitaan tersebut, dan seluruh proses sudah dituangkan dalam berita acara,” kata Herwan di Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (27/3).
Ia menegaskan, Pemprov Bengkulu berkomitmen menjaga integritas aparatur sipil negara (ASN) serta tidak mentoleransi tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi.
Pemerintah daerah juga membuka ruang bagi masyarakat maupun media untuk menyampaikan laporan melalui jalur resmi, seperti BKD dan Inspektorat, guna memastikan setiap informasi dapat ditindaklanjuti secara objektif.
“Kami terbuka terhadap laporan. Jika ada bukti, silakan disampaikan melalui jalur resmi dan kerahasiaan pelapor akan kami jamin. Jika terbukti, tentu akan ditindak tegas,” ujarnya.
Saat ini, Pemprov Bengkulu masih melakukan penelusuran lanjutan terhadap pihak lain yang diduga memiliki informasi terkait isu tersebut.
Di sisi lain, pemerintah daerah tengah menyiapkan strategi pengelolaan anggaran guna menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang menargetkan belanja pegawai daerah berada di bawah 30 persen pada 2027.
Sejumlah langkah telah diterapkan, antara lain moratorium penerimaan pegawai, pembatasan mutasi masuk, serta penyesuaian tambahan penghasilan pegawai (TPP). Selain itu, pemerintah juga menyusun lima skema simulasi untuk mencapai target tersebut.
“Dari simulasi yang kami lakukan, terdapat beberapa skenario yang dapat mendekati bahkan mencapai target di bawah 30 persen, tergantung kombinasi kebijakan yang diambil,” kata Herwan.
Pemprov Bengkulu juga menekankan pentingnya peningkatan pendapatan daerah sebagai bagian dari strategi menekan rasio belanja pegawai.
Selain efisiensi anggaran, pemerintah provinsi mulai mendorong penghematan energi di lingkungan ASN, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM), sebagai respons terhadap potensi krisis energi global.
Kebijakan tersebut akan diformulasikan dalam aturan internal guna mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan berkelanjutan.
