Bengkulu, Spoiler.id — Rencana rehabilitasi bangunan Mess Pemerintah Daerah (Pemda) yang akan dialihfungsikan menjadi Kantor Wali Kota Bengkulu mendapat sorotan dari kalangan legislatif karena anggaran yang disiapkan mencapai Rp14 miliar.
Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pudi Hartono, menilai alokasi anggaran tersebut perlu dipertimbangkan kembali karena dinilai lebih baik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pudi mengatakan mayoritas fraksi di DPRD Kota Bengkulu menolak rencana alih fungsi Mess Pemda menjadi Kantor Wali Kota Bengkulu. Menurut dia, hanya Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak menyatakan penolakan.
“Rata-rata fraksi menolak kecuali PAN. Kita di pandangan fraksi kemarin memberikan atensi khusus terkait pembangunan Mess Pemda jadi Kantor Wali Kota,” kata Pudi, Kamis (1/10/2026).
Ia juga menyoroti progres pengerjaan fisik bangunan yang disebut telah mencapai sekitar 30 persen. Pudi mempertanyakan pelaksanaan proyek tersebut karena menurutnya terdapat persoalan terkait ketentuan tata ruang daerah.
“Sekarang kabarnya progres sudah 30 persen dikerjakan, padahal melanggar tata ruang Perda RTRW kita,” ujarnya.
Pudi mempertanyakan urgensi rehabilitasi Mess Pemda menjadi kantor wali kota di tengah masih adanya kebutuhan pembangunan infrastruktur publik di Kota Bengkulu.
Menurut dia, anggaran Rp14 miliar tersebut seharusnya dapat diprioritaskan untuk pembangunan fisik daerah, termasuk perbaikan jalan lingkungan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Selain itu, Pudi memperkirakan kebutuhan anggaran untuk alih fungsi bangunan tersebut dapat bertambah pada tahun anggaran berikutnya, terutama untuk pengadaan meubelair dan kebutuhan penunjang kantor.
“Besar loh Rp14 miliar yang sudah diminta untuk rehab itu. Itupun baru bangunan fisiknya, belum lagi tahun depan minta lagi untuk meubelernya, bisa tidak selesai-selesai ujungnya,” katanya.
Pudi menilai kebijakan rehabilitasi Mess Pemda tersebut perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran daerah tetap memperhatikan skala prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
“Pemborosan anggaran saja itu, hanya untuk kepentingan Wali Kota, kalau bangun itu kan pasti ada ininya kan,” ujar Pudi.
Pudi menegaskan kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2026
