Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna

0
20

Jakarta, Spoiler.id – Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan seluruh peserta agar RUU Perampasan Aset dapat dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

“Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?” kata Dasco. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab setuju oleh peserta rapat.

Keputusan itu diambil setelah seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangan mini fraksi terhadap RUU tersebut. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej turut menyampaikan pandangan dan persetujuan terhadap kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Habiburokhman menjelaskan, selama proses pembahasan terdapat 10 pokok materi yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI bersama pemerintah.

Salah satu poin penting dalam RUU tersebut adalah pengaturan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta berdampak luas terhadap masyarakat.

Menurut dia, ketentuan tersebut antara lain mencakup praktik investasi ilegal dan perdagangan saham ilegal yang menimbulkan banyak korban.

“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” ujar Habiburokhman.

Selain itu, RUU Perampasan Aset juga menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUU tersebut juga mengatur tugas dan kewenangan badan yang berkompeten dalam mengelola aset terkait tindak pidana secara profesional dan akuntabel.

Pengelolaan aset mencakup sejumlah tahapan, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Habiburokhman menyampaikan apresiasi atas selesainya pembahasan RUU tersebut pada tingkat pertama. Ia berharap regulasi itu dapat mendukung efektivitas penegakan hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

“Syukur Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” katanya.

Dengan persetujuan Komisi III DPR RI tersebut, RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk menjalani pembicaraan tingkat II sebagai tahapan menuju pengesahan menjadi undang-undang.

Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2026

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here