Komdigi Bakal Panggil Google soal Pemblokiran 19.372 Kanal YouTube Pro Pemerintah

0
17

Jakarta, Spoiler.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana meminta klarifikasi resmi kepada Google terkait penghapusan 19.372 kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi pro-pemerintah di Indonesia.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi sekaligus mendorong transparansi dalam penerapan kebijakan moderasi konten di ruang digital.

“Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google dan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh,” demikian keterangan tertulis Komdigi yang dikutip Jumat (20/11/2026).

Komdigi menilai laporan Google masih belum memberikan penjelasan secara terperinci mengenai sejumlah aspek penting terkait penindakan ribuan kanal tersebut.

Informasi yang dinilai belum memadai meliputi profil akun yang dihapus, jenis pelanggaran yang ditemukan, hingga dasar metodologi yang digunakan Google untuk mengaitkan jaringan kanal tersebut dengan Indonesia.

Menurut Komdigi, penghapusan akun dalam jumlah besar harus disertai penjelasan yang transparan dan dapat diuji secara objektif.

“Penindakan dalam skala masif wajib disertai penjelasan yang transparan dan dapat diuji secara objektif. Keterbukaan data ini sangat krusial untuk mencegah potensi kesalahan atribusi maupun salah tafsir publik terhadap temuan pihak platform,” tegas kementerian.

Meski meminta klarifikasi, pemerintah menyatakan tetap mendukung upaya platform digital dalam memberantas manipulasi informasi serta aktivitas tidak autentik di internet.

Namun, Komdigi mengingatkan bahwa kebijakan moderasi konten harus diterapkan secara proporsional, akuntabel, dan adil tanpa membedakan kelompok atau kepentingan tertentu.

Kebebasan Berekspresi Harus Dijaga

Selain menyoroti transparansi pemblokiran, Komdigi menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital harus mendapatkan perlindungan yang sama bagi seluruh masyarakat.

Prinsip tersebut berlaku bagi kelompok yang menyampaikan dukungan terhadap pemerintah maupun pihak-pihak yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Karena itu, kementerian menilai setiap tindakan moderasi konten harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan serta tidak membatasi kebebasan berpendapat secara sepihak.

Laporan Google Hapus 19.372 Kanal YouTube

Permintaan klarifikasi Komdigi tersebut bermula dari publikasi laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 melalui blog resmi Google pada 30 Oktober 2026.

Dalam laporan itu, Google menyebut telah menghapus 19.372 kanal YouTube sepanjang periode Juli hingga September 2026 yang terindikasi terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi dan dikaitkan dengan Indonesia.

Google melaporkan kanal-kanal tersebut aktif mengunggah konten berbahasa Indonesia dengan narasi yang mendukung pemerintah beserta sejumlah pejabatnya.

Selain itu, jaringan kanal tersebut juga disebut menyebarkan konten yang menyerang atau mengkritik pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

Penindakan operasi pengaruh terkoordinasi tersebut tidak hanya dilakukan terhadap jaringan yang dikaitkan dengan Indonesia. Google juga melaporkan penghapusan ribuan kanal serupa yang terdeteksi beroperasi dari sejumlah negara lain.

Negara-negara yang disebut dalam laporan tersebut antara lain China, Rusia, Iran, Prancis, Azerbaijan, dan India.

Penyebutan negara dalam laporan Google merujuk pada lokasi geografis aktivitas akun maupun asal-usul jaringan yang teridentifikasi oleh platform tersebut.

Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2026

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here