Jakarta, Spoiler.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama koalisi advokasi perampasan aset mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset.
Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan tidak disebarluaskannya draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik sehingga dinilai mengabaikan prinsip partisipasi bermakna dalam proses legislasi.
Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim mengatakan, pengaduan disampaikan karena masyarakat sipil tidak memperoleh akses terhadap dokumen rancangan undang-undang tersebut hingga disahkan DPR.
“Hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua DPR dan ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset,” kata Ibrahim di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ibrahim menilai DPR mengabaikan prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Menurut dia, hingga undang-undang tersebut disahkan, ICW tidak pernah memperoleh akses terhadap draf resmi melalui situs web DPR.
“Sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website-website milik DPR,” ujarnya.
ICW juga membantah pernyataan pimpinan DPR dan Komisi III yang menyebut proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah berlangsung secara transparan.
Ibrahim mengungkapkan, organisasinya tidak pernah dilibatkan dalam diskusi maupun dimintai masukan terkait perumusan regulasi tersebut.
“Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” tegasnya.
Ia memastikan pengaduan yang disampaikan bersama koalisi telah diterima oleh sekretariat MKD DPR RI.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari somasi yang sebelumnya dilayangkan pada 16 November 2026.
Melalui pengaduan itu, ICW berharap MKD menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik tersebut dan mengambil langkah sesuai kewenangannya.
“Kami berharap, koalisi advokasi perampasan aset berharap tim daripada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat menindaklanjuti laporan kami dan memberikan sanksi terkait dengan dugaan tidak disebarluaskannya rumusan undang-undang perampasan aset,” ungkap Ibrahim.
Pengesahan UU Perampasan Aset
Sebelumnya, DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dengan meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir.
“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” kata Puan.
Pertanyaan tersebut kemudian dijawab serentak oleh anggota DPR yang hadir dengan menyatakan setuju.
Pengesahan RUU tersebut kini menjadi perhatian setelah ICW dan koalisi advokasi perampasan aset mengadukan pimpinan DPR dan Komisi III ke MKD terkait dugaan tidak transparannya proses penyusunan regulasi tersebut.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2026

















































