Jakarta, Spoiler.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan panjang pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir selama 18 tahun di parlemen.
Dalam rapat tersebut, Puan Maharani meminta persetujuan anggota DPR terhadap pengesahan RUU menjadi undang-undang.
“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
“Setuju,” jawab anggota DPR yang hadir.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, terdapat 10 pokok pengaturan penting dalam UU Perampasan Aset yang diharapkan memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana sekaligus menjamin perlindungan hak masyarakat.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi dan menimbulkan banyak korban.
Ketentuan tersebut mencakup kasus investasi bodong hingga perdagangan saham ilegal yang menyebabkan kerugian masyarakat dalam jumlah besar.
“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” ujar Habiburokhman.
Menurut dia, undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa pengesahan mekanisme perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya.
Bahkan, ancaman pidana mati tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, UU Perampasan Aset mengatur pembagian tugas dan kewenangan dalam pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengelolaan dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dengan mengedepankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.
Ruang lingkup pengelolaan meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Berdasarkan materi pembahasan yang dilansir Kompas.com, terdapat 10 poin utama dalam UU Perampasan Aset, yakni:
- Judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset yang mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
- Pengaturan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk aset hasil penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
- Penegasan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya tetap berlaku, termasuk pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
- Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan memberikan kesempatan dan beban pembuktian yang memadai.
- Optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.
- Pengaturan tugas dan kewenangan badan pengelola aset agar proses penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian aset berjalan profesional dan akuntabel.
- Pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen.
- Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar mekanisme perampasan aset tidak menjadi sarana bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan.
- Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menelusuri, mengamankan, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana.
Pengaturan tersebut juga diharapkan memberikan peluang pemulihan kerugian bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan keuangan, termasuk penipuan investasi dan perdagangan saham ilegal.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2026

















































