Jakarta, Spoiler.id – Pemerintah mewajibkan seluruh dapur milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) pada program prioritas Makan Bergizi Gratis di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).
“SLHS itu sebenarnya sudah menjadi syarat, tetapi setelah kejadian keracunan MBG, pemerintah memberi perhatian khusus. Sekarang wajib hukumnya setiap SPPG memiliki sertifikat tersebut, karena keselamatan anak-anak adalah prioritas utama,” ujar Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas.
Zulhas menyatakan, arahan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak Indonesia.
“Kami menegaskan bahwa insiden ini bukan sekadar angka statistik. Ini menyangkut masa depan generasi penerus,” katanya.
Ia menambahkan, dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar hari yang sama, pemerintah memutuskan untuk mempercepat perbaikan sistem dan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN). Dapur SPPG yang terindikasi bermasalah akan ditutup sementara untuk dievaluasi dan diinvestigasi secara menyeluruh.
“Salah satu fokus evaluasi utama adalah kedisiplinan, kualitas bahan makanan, serta kemampuan juru masak di seluruh dapur SPPG. Seluruh alat makan wajib disterilkan dan proses sanitasi harus diperbaiki, terutama kualitas air dan alur limbahnya,” jelas Zulhas.
Selain itu, ia mengatakan telah meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mengoptimalkan fungsi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) hingga Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) agar aktif memantau SPPG secara rutin dan berkala.
“Semua langkah ini kami ambil secara terbuka agar masyarakat merasa yakin bahwa makanan yang diberikan aman, sehat, dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” ucapnya.
Zulhas menambahkan, seluruh kementerian dan lembaga, termasuk kepala daerah dan pemangku kepentingan, diminta terlibat aktif dalam upaya perbaikan menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis.
