Jakarta, Spoiler.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu agenda utama pemerintahan dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan produktif. Tujuan besarnya jelas, yakni menekan angka stunting, mencegah malnutrisi, serta menyiapkan generasi emas 2045.
Namun, keberhasilan program ini kini dipertanyakan setelah muncul laporan kasus keracunan massal dari sejumlah wilayah. Data pemantauan CISDI mencatat lonjakan signifikan: Januari 99 kasus, April 1.226, Agustus 1.285, dan September bahkan mencapai 1.726 kasus. Ribuan anak yang seharusnya memperoleh asupan gizi justru jatuh sakit.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut, hingga saat ini MBG telah menjangkau 29,8 juta penerima manfaat melalui 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Capaian tersebut memang menunjukkan skala besar, tetapi jangkauan luas tidak bisa menjadi tolok ukur tunggal. Kualitas makanan dan dampak nyata terhadap perbaikan gizi adalah indikator sebenarnya.
Calo dan lemahnya pengawasan
Selain keracunan, Ombudsman RI mengungkap adanya praktik “calo yayasan” dalam penunjukan mitra dapur. Kepala BGN bahkan mengakui laporan adanya SPPG “nakal” yang menyunat anggaran. Praktik ini berimbas pada turunnya kualitas bahan makanan, lemahnya standar higienitas, hingga minimnya pelatihan tenaga masak.
Akibatnya, kasus keracunan massal mencerminkan rapuhnya tata kelola program. Lebih jauh, percaloan juga membuat serapan anggaran MBG melambat. Hingga awal September 2025, dari pagu Rp71 triliun, realisasi baru sekitar Rp13 triliun atau 18,3 persen.
Anggaran jumbo, risiko besar
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk MBG, menjadikannya salah satu pos terbesar dalam agenda pembangunan nasional. Namun, tanpa tata kelola transparan, lonjakan anggaran justru berisiko membuka ruang praktik rente dan korupsi sistemik.
Model evaluasi seperti CIPP (Context, Input, Process, Product) dapat digunakan untuk memantau mutu program, mulai dari standar dapur, rantai pasok, hingga distribusi makanan. Indikator utama yang perlu diperhatikan meliputi prevalensi stunting, kasus keracunan, kualitas dapur dan tenaga SPPG, serta transparansi kontrak mitra.
Momentum koreksi
Kasus keracunan massal harus menjadi alarm perbaikan, bukan sekadar catatan buruk. Pemerintah perlu segera mengeluarkan regulasi khusus, memperketat pengawasan lintas lembaga, dan memperluas peran masyarakat sipil dalam monitoring.
Daerah dengan angka stunting tinggi, terutama di wilayah timur Indonesia, harus menjadi prioritas. Dengan evaluasi berjalan, koreksi kebijakan, dan pengawasan ketat, program MBG tetap dapat menjadi warisan emas pemerintahan Prabowo.
Tanpa langkah tegas, ironi bisa terus berlanjut: makanan yang seharusnya menyehatkan justru menjadi sumber penyakit, sementara anggaran besar negara bocor ke tangan calo.
Oleh : Maman Silaban, Konsultan Individu
