Jakarta, Spoiler.id – Belakangan ini publik dikejutkan dengan wacana yang dilontarkan Menteri Agama Nasaruddin Umar tentang kemungkinan memberangkatkan jemaah haji melalui jalur laut. Wacana ini digagas sebagai salah satu alternatif untuk menurunkan biaya perjalanan haji dan memberikan opsi baru selain jalur udara yang selama ini menjadi satu-satunya pilihan.
Namun, gagasan ini seketika memicu penolakan dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Tenaga Ahli Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Ichsan Marsha. Ia menilai, usulan jalur laut justru tidak sejalan dengan semangat pelayanan prima yang selama ini dikedepankan oleh BP Haji. Bahkan, ia menegaskan, “BP Haji tidak setuju keberangkatan haji menggunakan kapal laut.” (Padang, 12/7/2025)
Penolakan tersebut bukan tanpa dasar. Jika kita menilik lebih dalam, penggunaan kapal laut sebagai moda utama ibadah haji adalah kemunduran dalam hal pelayanan, efisiensi waktu, hingga risiko kesehatan.
1. Biaya Tidak Selalu Berbanding Lurus dengan Kualitas
Salah satu dalih dari usulan ini adalah penghematan biaya. Tapi benarkah lebih murah? Nyatanya, perjalanan laut bisa memakan waktu 2-3 minggu sekali jalan. Artinya, biaya logistik, penginapan, dan operasional akan membengkak. Apakah benar-benar hemat? Atau justru boros secara waktu dan sumber daya?
Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar biaya haji ke depan dapat ditekan serendah mungkin. Jalur laut justru berpotensi menggagalkan target pengurangan masa tinggal di Tanah Suci dari 40 hari menjadi 30 hari, sebagaimana diungkap Ichsan.
2. Tantangan Medis dan Kesehatan
Jemaah haji Indonesia didominasi oleh kelompok lanjut usia. Dalam konteks ini, perjalanan laut yang panjang dan melelahkan bukanlah pilihan yang manusiawi, apalagi jika menimbulkan penyakit baru selama perjalanan. Layanan kesehatan dan keselamatan di atas kapal juga belum tentu bisa mengakomodasi kebutuhan ribuan jemaah.
3. Relevansi Zaman dan Tujuan Modernisasi
Usulan ini juga tidak sejalan dengan semangat modernisasi pelayanan ibadah haji yang tengah digalakkan. Bukankah selama ini kita mendorong digitalisasi pendaftaran, peningkatan kualitas hotel, katering, dan transportasi darat di Arab Saudi? Mengapa justru mundur ke era moda laut?
Pemerintah seharusnya fokus pada peningkatan pelayanan udara, seperti menekan harga tiket pesawat melalui diplomasi bilateral, atau memperbanyak maskapai lokal sebagai mitra.
Arah Kebijakan Harus Realistis dan Berbasis Data
Dalam hal ini, wacana yang menyangkut pelayanan publik tidak cukup hanya didasari oleh semangat romantisme atau eksperimen, tetapi harus berdasarkan pada kajian komprehensif. PPATK bahkan baru saja mengungkap tantangan besar dalam pengawasan bansos dan penggunaan dana publik; jangan sampai masalah serupa terjadi dalam sektor haji karena uji coba kebijakan yang terburu-buru.
Melayani jemaah haji bukan sekadar soal memberangkatkan. Ini tentang memberikan pengalaman spiritual terbaik, aman, nyaman, dan layak. Maka, gagasan keberangkatan haji lewat kapal laut, setidaknya untuk saat ini, lebih baik ditinggalkan. Biarlah menjadi bagian dari sejarah, bukan masa depan.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
