Jakarta, Spoiler.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Instruksi tersebut disampaikan saat penutupan Kongres VI PDIP di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/7), yang dilanjutkan dengan keputusan Presiden Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Jumat (1/8).
Pernyataan Megawati itu menandai sikap resmi PDIP terhadap arah pemerintahan baru. Namun, muncul spekulasi publik terkait adanya kesepakatan politik antara PDIP dan Gerindra menyusul amnesti yang diterima Hasto. Kedua partai dengan tegas membantah adanya hubungan antara dua peristiwa tersebut.
“Amnesti itu tidak ada kaitannya dengan dukungan PDIP. Bahkan jauh sebelum kongres di Bali, Bu Mega sudah menyatakan bahwa program-program pemerintah yang baik tentu akan didukung oleh PDIP,” tegas Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/8).
Dasco menekankan, dukungan PDIP terhadap pemerintahan Prabowo bukan hal baru. “Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, Bu Mega juga menyampaikan akan memberikan masukan terhadap hal-hal yang dinilai belum tepat,” tambahnya.
Wakil Ketua DPR RI itu menyambut baik posisi PDIP sebagai pihak yang mendukung sekaligus mengkritisi kebijakan pemerintah secara konstruktif.
“Ada kritik membangun dan itu dibutuhkan pemerintahan Prabowo-Gibran agar program-program yang dijalankan tetap berada pada jalur yang benar dan mencapai tujuannya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menegaskan bahwa instruksi Megawati merupakan komitmen untuk tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. “Kita mendukung pemerintah, dalam arti mendukung semua upaya positif yang dilakukan untuk menjaga bangsa dan negara melewati berbagai tantangan,” ujar Deddy di lokasi kongres.
Dalam pidatonya, Megawati menegaskan bahwa PDIP tidak akan mengambil peran sebagai oposisi, namun juga tidak masuk ke dalam koalisi kekuasaan. Menurutnya, sistem presidensial di Indonesia tidak mengenal istilah oposisi sebagaimana sistem parlementer.
“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” tegas Megawati.
Ia menyatakan bahwa PDIP tetap menjadi partai ideologis yang akan bersikap sebagai penyeimbang, mengawal arah pembangunan nasional sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat.
“Kita berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional,” pungkasnya.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
