Jakarta, Spoiler.id – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, terutama jika dilakukan tanpa payung hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Imbauan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai kemungkinan pengiriman pasukan berdasarkan persetujuan organisasi internasional yang diinisiasi Amerika Serikat.
“Jika ada opsi alternatif di luar payung PBB, Kemenlu harus benar-benar mengkajinya secara hati-hati. Perlu dipelajari ruang lingkup misi tersebut, tujuan dan targetnya, serta bagaimana penerimaan internasionalnya,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Politikus PDI Perjuangan itu turut menyoroti mekanisme pendanaan rencana pengiriman pasukan yang disebut mencapai 20.000 prajurit. Menurut dia, pemerintah harus memastikan perhitungan anggaran dilakukan secara cermat agar penggunaan APBN dapat dipertanggungjawabkan.
“Pendanaan misi perdamaian harus diperhitungkan matang. Kita perlu melihat seberapa besar kontribusi yang dibebankan kepada Indonesia karena nantinya menggunakan APBN dan harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hasanuddin.
Ia menambahkan bahwa rencana tersebut tetap berada dalam koridor hukum karena Undang-Undang TNI mengatur tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk pelaksanaan misi perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri Indonesia. Hasanuddin mengingatkan Indonesia telah aktif berkontribusi dalam misi perdamaian sejak 1950-an.
“Secara historis, Indonesia sudah terlibat aktif dalam pengiriman pasukan perdamaian sejak tahun 1950-an. Jadi kontribusi kita bukan hal baru dan merupakan bagian dari komitmen diplomasi Indonesia,” kata dia.
Namun ia menegaskan bahwa setiap langkah harus tetap berpijak pada hukum internasional. “Indonesia selalu menempatkan pasukan dalam kerangka misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diakui dan diterima oleh seluruh negara anggota,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan adanya rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza melalui Yordania. Hal tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity, di Jakarta, Jumat.
“Presiden Prabowo menyiapkan pasukan cukup besar. Kita maksimalkan 20.000 prajurit yang kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan konstruksi,” ujar Sjafrie.
Rencana tersebut muncul setelah pemerintah melihat adanya kemajuan proses perdamaian antara Palestina dan Israel, termasuk gencatan senjata serta langkah pelucutan senjata. Pasukan Indonesia nantinya bertugas menjaga stabilitas agar kondisi damai bertahan hingga perundingan politik tercapai.
Untuk dapat mengirim pasukan, pemerintah menunggu persetujuan dari pihak terkait. Alternatif pertama ialah mandat dari PBB, sementara opsi kedua adalah persetujuan organisasi internasional yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat.
“Ini memerlukan pembicaraan dan satu kesepakatan bersama. Indonesia akan terlibat mendukung apabila semua negara yang punya kompetensi itu setuju atas keterlibatan Indonesia,” ujar Sjafrie.
Lima negara yang menjadi pihak penentu persetujuan ialah Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab, serta Israel sebagai pihak yang turut berkepentingan.
