Jakarta, Spoiler.id – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi program maupun anggaran pendidikan. Ia menyebut narasi yang menyatakan sekolah terbengkalai dan guru tidak diperhatikan akibat MBG sebagai keliru.
“Tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan saat ini. Jadi kalau ada yang menyebut MBG mengurangi anggaran pendidikan, itu tidak benar,” kata Teddy di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Menurut dia, alokasi anggaran pendidikan tetap sebesar 20 persen dari APBN atau senilai Rp769,1 triliun pada tahun ini. Besaran dan peruntukan anggaran tersebut, lanjut dia, telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI melalui pembahasan bersama Badan Anggaran.
Ia menegaskan, pemerintah tidak menghentikan satu pun program pendidikan. Program seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar tetap berjalan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto menambah inisiatif baru melalui program Sekolah Rakyat.
Teddy menyebutkan, sepanjang 2025 telah terbangun 166 Sekolah Rakyat dan pada tahun ini direncanakan pembangunan sekitar 100 sekolah tambahan. Program tersebut menyasar anak-anak yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan, dengan fasilitas penginapan, makan bergizi, serta jaminan kesehatan.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat renovasi sekolah rusak. Pada 2025, sekitar 16.000 sekolah telah direnovasi. Ia menjelaskan bahwa kewenangan SMA berada di tingkat provinsi, sedangkan SD dan SMP di kabupaten/kota, namun pemerintah pusat turut mengambil langkah percepatan renovasi.
Di bidang digitalisasi pendidikan, pemerintah telah mendistribusikan sekitar 280.000 smartboard ke sekolah-sekolah pada 2025 dan akan meningkatkan jumlahnya tahun ini. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan sekolah terintegrasi, Sekolah Garuda, serta pembangunan kampus baru.
Terkait kesejahteraan guru, Teddy menyampaikan bahwa insentif guru honorer yang selama dua dekade tidak mengalami kenaikan kini dinaikkan menjadi Rp400.000 pada era Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan bahwa pendanaan MBG tercantum dalam pos anggaran pendidikan pada Undang-Undang APBN 2026 dan Peraturan Presiden tentang rincian APBN.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P, My Esti Wijayati, mengatakan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun di antaranya digunakan untuk MBG sebesar Rp223,5 triliun sebagaimana tercantum dalam lampiran resmi APBN.
Ia menyampaikan klarifikasi tersebut untuk meluruskan informasi yang berkembang di media massa dan media sosial agar publik memperoleh pemahaman sesuai data resmi.
Pemerintah, melalui Sekretaris Kabinet, menegaskan seluruh program pendidikan tetap berjalan dan bahkan diperkuat, sementara MBG diposisikan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
