Jakarta, Spoiler.id – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pengguna akhir (end user) dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara, tokoh politik, tokoh organisasi masyarakat, pengusaha hingga insan media.
Pengungkapan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan, Listyo Sigit yang menjabat Kapolri pada periode terjadinya perkara diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) AS.
“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ujar Suyudi.
Suyudi menambahkan, peran Listyo Sigit dalam perkara tersebut juga dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melalui penggunaan hasil penyadapan.
“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” kata dia.
Selain Listyo Sigit, Kapolri juga membeberkan dugaan peran Irjen Slamet Uliandi yang saat itu menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri.
Slamet diduga menjadi pihak yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit.
“SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” ucap Suyudi.
Selanjutnya, tersangka Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu.
Perintah tersebut diduga diterima Eko dari Slamet Uliandi yang disebut berasal dari Listyo Sigit. Persetujuan penyadapan kemudian diberikan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
“EH yang menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” tuturnya.
Sementara itu, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution diduga berperan menerima perintah dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator untuk melaksanakan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit serta memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
“Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” kata Suyudi.
Selain itu, Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara (voice) dan log, serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi terkait aktivitas tersebut.
“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” tuturnya.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2026
