Bengkulu, Spoiler.id — Masyarakat Analis Finansial & Investigasi Anggaran (MAFIA) menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tahun anggaran 2024.
Koordinator Tim Investigasi MAFIA Budiman mengatakan pihaknya menemukan sejumlah komponen belanja yang dinilai perlu diklarifikasi lebih lanjut, mulai dari belanja bahan bakar minyak (BBM), perabot kantor, hingga tunjangan dan belanja operasional DPRD.
Menurut Budiman, total anggaran belanja dan BLUD Sekretariat DPRD Seluma pada 2024 tercatat sekitar Rp47,6 miliar dengan realisasi Rp44,45 miliar. Dari hasil analisis MAFIA, terdapat sejumlah pos belanja yang disebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak dapat dijelaskan secara transparan.
“Dari hasil analisis kami, terdapat beberapa pos anggaran yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak dapat dijelaskan secara transparan oleh pihak terkait,” ujar Budiman.
Salah satu pos yang menjadi sorotan adalah belanja BBM dan pelumas. MAFIA mencatat dugaan kelebihan belanja BBM terhadap 17 pemilik kendaraan dengan nilai sekitar Rp53 juta.
Selain itu, MAFIA menyebut terdapat total belanja BBM sekitar Rp503 juta yang menurut hasil analisis mereka perlu ditelusuri kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
“Ini angka yang tidak kecil. Jika benar terjadi kelebihan atau penyimpangan, maka harus ada pengembalian dan penegakan hukum,” katanya.
Selain belanja BBM, MAFIA menyoroti belanja alat dan bahan perabot kantor senilai sekitar Rp179 juta serta belanja natura dan pakan natura sebesar Rp769 juta.
Budiman mengatakan kedua pos tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, peruntukan, dan realisasi anggaran.
MAFIA juga mencatat adanya dugaan utang belanja tagihan listrik dan jasa kantor sekitar Rp15,5 juta serta utang belanja pegawai sekitar Rp68,5 juta.
Sementara itu, terdapat anggaran belanja modal peralatan dan mesin sekitar Rp870 juta serta anggaran persediaan sekitar Rp4,8 juta. MAFIA menilai transparansi dalam proses pengadaan perlu diperkuat untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan.
Pada komponen belanja DPRD, MAFIA turut menyoroti sejumlah anggaran tunjangan. Di antaranya tunjangan komunikasi intensif sekitar Rp2,27 miliar dengan realisasi 99 persen dan tunjangan transportasi DPRD sekitar Rp5,72 miliar dengan realisasi hampir penuh.
Selain itu, terdapat tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sekitar Rp2,48 miliar, uang representasi sekitar Rp694 juta, serta belanja pakaian dinas dan atribut sekitar Rp1,1 miliar.
“Yang menjadi pertanyaan adalah apakah seluruh belanja tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip efisiensi anggaran,” ujar Budiman.
Ia juga menyoroti sejumlah pos yang realisasinya lebih rendah, di antaranya tunjangan reses yang disebut hanya terealisasi sekitar 65 persen dan dana operasional pimpinan DPRD sekitar 61 persen.
Menurut Budiman, perbedaan antara pagu dan realisasi pada sejumlah pos tersebut perlu dievaluasi agar perencanaan anggaran pada tahun berikutnya lebih tepat sasaran.
MAFIA kemudian mendorong aparat penegak hukum, termasuk Polda Bengkulu, melakukan audit dan pendalaman terhadap pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Seluma tahun 2024.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut kepercayaan publik. Kami mendorong agar dilakukan audit menyeluruh, dan jika ditemukan pelanggaran, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan dan temuan yang disampaikan MAFIA tersebut.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2026
