KPAI Usulkan Usia Pemilih Pemula dan Wajib KTP-el Diubah Menjadi 18 Tahun

0
12

Jakarta, Spoiler.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah dan DPR RI mengintegrasikan norma perlindungan anak dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan (Adminduk).

KPAI mengusulkan agar batas usia pemilih pemula dan kewajiban memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) diselaraskan menjadi 18 tahun. Lembaga tersebut juga meminta status perkawinan tidak lagi menjadi syarat bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak pilih.

Anggota KPAI Sylvana Apituley mengatakan, integrasi norma perlindungan anak dalam kedua regulasi tersebut penting dilakukan karena UU Pemilu dan UU Adminduk saat ini tengah dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI.

Hal itu disampaikan Sylvana saat menanggapi peringatan Hari Anak Sedunia di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

“Selain pentingnya merevisi UU Pelindungan Anak dan UU SPPA yang disebut Wakil Ketua DPR RI kemarin, penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI,” kata Sylvana.

Menurut dia, ketentuan dalam UU Pemilu dan UU Adminduk menentukan persyaratan seseorang untuk menjadi pemilih sekaligus batas usia wajib memiliki KTP-el. Saat ini, batas usia yang berlaku adalah 17 tahun, termasuk ketentuan yang memungkinkan warga yang telah atau pernah menikah menggunakan hak pilih tanpa memandang usia.

“Keduanya (RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan) menentukan siapa yang disebut pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el, dan batas yang ditetapkan masih 17 tahun, bahkan membuka pintu bagi anak yang ‘sudah atau pernah kawin’ berapa pun usianya,” ujarnya.

KPAI: Perubahan Aturan Cegah Mobilisasi Anak dalam Politik

Sylvana menjelaskan, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak menetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun.

Atas dasar itu, KPAI menilai batas usia pemilih pemula perlu diselaraskan menjadi 18 tahun. Selain itu, status perkawinan dinilai tidak semestinya menjadi dasar untuk memberikan hak pilih kepada seseorang yang masih berusia anak.

Menurut Sylvana, penyesuaian aturan tersebut merupakan langkah pencegahan agar anak tidak dimobilisasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik orang dewasa.

“Inilah perlindungan dari hulu, agar anak bebas mobilisasi dan dijadikan komoditas suara, juga tameng kepentingan politik orang dewasa,” kata Sylvana, dikutip Antara.

KPAI menilai pelibatan anak dalam aktivitas politik bukan sekadar kejadian insidental. Praktik tersebut dinilai berulang dalam berbagai momentum, mulai dari pemilu, pilkada, hingga pembahasan rancangan undang-undang yang menuai kontroversi.

Lembaga itu mengidentifikasi 15 bentuk eksploitasi politik terhadap anak. Bentuknya antara lain memobilisasi anak dalam kegiatan kampanye, menjadikan anak sebagai bintang iklan atau juru bicara calon, serta menyasar mereka melalui praktik politik uang.

Sylvana menyebut, selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024, KPAI menerima enam pengaduan dan mencatat 19 kasus lainnya. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat 82 temuan pelibatan anak dalam kampanye.

“Selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024 saja, KPAI menerima 6 pengaduan dan mencatat 19 kasus lain. Bawaslu pun mencatat 82 temuan pelibatan anak dalam kampanye. Polanya kian berbahaya dan merisikokan hak hidup anak, ketika anak diseret ke jalanan,” ujarnya.

Sylvana juga menyinggung demonstrasi menolak RUU Pilkada pada Agustus 2024. Dalam aksi tersebut, sekitar 300 hingga 400 pelajar dilaporkan turun ke jalan, sementara 85 anak diamankan.

Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2026

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here