Spoiler.id – APBD Provinsi Bengkulu, 2025/2026 akan mengalami ketimpangan fiskal jika Gubernur Helmi Hasan Gagal urus APBD untuk BANTU RAKYAT Bengkulu. Tahun 2026 menjadi titik kritis bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu. Transfer ke Daerah (TKD) dari Kemenkeu untuk Bengkulu pada 2025 tercatat sekitar Rp 1,3 triliun. Namun, dalam APBN 2026, alokasi TKD diperkirakan menurun signifikan. Jika penurunan nasional sekitar 24,7%, maka alokasi TKD Bengkulu diperkirakan berkurang sekitar Rp 320 miliar, menjadi ±Rp 980 miliar.
PAD Tidak Terealisasi Menjelang Akhir Tahun 2025
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu yang ditargetkan sebesar Rp 1,085 triliun menghadapi risiko tidak terealisasi menjelang akhir 2025. Keterlambatan penerimaan pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah membuat PAD sulit dicapai. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal APBD, terutama ketika TKD juga menyusut.
Dengan TKD menurun dan PAD tidak terealisasi, pemerintah daerah harus menata ulang prioritas belanja rutin, proyek jalan, dan layanan publik.
Tekanan ini memunculkan pertanyaan serius terkait ketahanan fiskal Provinsi Bengkulu.
Pinjaman Rp 2 Triliun ke Bank BJB: Solusi atau Risiko Tambahan?
Dalam menghadapi gap fiskal, Gubernur Helmi Hasan berencana mengajukan pinjaman Rp 2 triliun ke Bank BJB. Pinjaman ini dimaksudkan untuk menutupi kekurangan anggaran, termasuk untuk proyek jalan Rp 600 miliar dan pengadaan ambulans.
Namun, langkah ini membawa risiko jangka menengah dan panjang:
1. Beban bunga dan cicilan akan mengurangi fleksibilitas APBD.
2. Pinjaman yang digunakan untuk menutupi kekurangan akibat TKD dan PAD meningkatkan ketimpangan fiskal.
3. Jika PAD tetap tidak terealisasi, sebagian besar pendapatan daerah akan terserap untuk membayar utang, bukan membiayai proyek dan layanan dasar.
Infrastruktur Dasar vs Proyek Mercusuar
Para pakar fiskal menekankan prioritas pada infrastruktur dasar:
Jalan strategis lokal dan transportasi publik.
Fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan ambulans.
Air bersih, sanitasi, dan drainase.
Sekolah dasar dan menengah.
Kesehatan rakyat
Proyek simbolik atau “mercusuar” sebaiknya dikurangi agar dana terbatas tetap diarahkan ke kebutuhan vital.
Jalan Tengah: Efisiensi dan Pengelolaan Fiskal
Strategi mitigasi mencakup:
Efisiensi belanja, dengan memotong proyek non-prioritas.
Optimalisasi PAD, meningkatkan potensi penerimaan lokal.
Manajemen utang hati-hati, memastikan pinjaman digunakan untuk investasi produktif yang bisa menambah PAD di masa depan.
Gubernur Helmi Hasan Mengantar APBD Provinsi ke Jurang Fiskal
Kombinasi TKD menyusut ±Rp 320 miliar, PAD yang tidak terealisasi, dan rencana pinjaman Rp 2 triliun ke Bank BJB menimbulkan tekanan fiskal serius bagi APBD Bengkulu. Tanpa pengelolaan yang cermat, APBD berisiko hanya mampu menutupi cicilan utang dan belanja dasar, sementara proyek strategis dan layanan publik lain tertunda.
Kesimpulannya: Pinjaman BJB memang bisa menjadi “penyangga” sementara, tetapi jika PAD tetap rendah dan TKD berkurang, langkah ini justru berpotensi mengantar APBD Bengkulu ke jurang fiskal di tahun-tahun mendatang. Efisiensi dan fokus pada infrastruktur dasar menjadi kunci agar pembangunan dan layanan publik tetap berkelanjutan.
Oleh: Vox Populi Vox Dei
